Infodemik selama pandemi COVID-19 berlangsung merupakan isu yang mengancam keamanan nasional di Indonesia. Penelitian ini fokus pada persebaran infodemik di rentang waktu 2020 sampai 2023. Penelitian kualitatif yang dilakukan menggunakan ulasan literatur atas 59 artikel jurnal, 3 paper konferensi, laporan pemerintah dan lembaga internasional terkait dengan kriteria inklusi berdasar relevansi, kredibilitas, rentang waktu yang sesuai, dan dampak publikasi terhadap isu. Metode data tracing digunakan untuk analisis data melalui tahap kategorisasi, coding, dan integrasi temuan. Kami menemukan bahwa infodemik membuat respon pemerintah akan penanganan COVID menjadi terhambat; dan infodemik mengancam keamanan nasional karena mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Infodemik dan Keamanan Nasional
Infodemik bentuknya ada dua yaitu misinformasi dan disinformasi. Misinformasi berupa persebaran informasi yang tidak tepat yang dilakukan secara tidak sengaja; sedangkan disinformasi dilakukan dengan sengaja dengan motif tertentu. Infodemik ini sering terjadi ketika terjadi krisis kesehatan seperti COVID. Infodemik menyebar cepat karena media sosial. Berdasarkan laporan Kominfo selama Januari 2020 sampai Juli 2021; 50% sebaran infodemik yang ditemukan bersal dari Facebook yang lantas didesimenasi ulang melalui Twitter, Instagram, Tiktok dan Youtube.
WHO menekankan bahwa infodemik berbahaya karena bisa mengakibatkan respon yang keliru atas penanganan pandemi dan membuat kekacauan sosial di masyarakat. Interpol dan Europol bahkan mengklasifikasikan infodemik sebagai bentuk kejahatan siber yang perlu diwaspadai. Lebih jauh, infodemik dianggap mengancam keamanan nasional karena memunculkan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara. Uni Eropa dan Pemerintah Amerika Serikat misalnya, menemukan bahwa selama pandemi telah terjadi peningkatan aktivitas intelejen oleh pihak asing yang secara langsung menyebabkan pelemahan legitimasi pemerintah, meningkatkan sentiment rasial, politisasi isu sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Indonesia juga terkena dampak yang serupa. Di tahun 2020 saja, Interpol melaporkan bahwa ada sekitar 1,3 juta ransomware terdeteksi dan Indonesia menjadi negara tertinggi yang mengalami serangan siber di ASEAN. Infodemik juga melemahkan legitimasi pemerintah demokratis karena dianggap kurang mampu menangani pandemi ketimbang pemerintah yang lebih otoriter.
Respon Pemerintah atas Infodemik
Ketidakamanan politik memunculkan keengganan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada pemerintah sehingga menolak untuk divaksin. Ketidakamanan ekonomi membuat masyarakat enggan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan lebih memilih untuk melakukan penimbunan dan panic buying kebutuhan pokok karena ketidakjelasan informasi akan kondisi perekonomian nasional. Pengurangan jam kerja dan PHK membuat masyarakat juga banyak terjebak dalam berbagai pinjaman. Misinformasi membuat situasinya semakin buruk dengan semakin banyaknnya yang terjebak pada pinjaman tidak resmi dan rentenir.
Pemerintah lantas meresponnya dengan memerangi misinformasi dengan kampanye vaksinasi, memperbaiki strategi komunikasi, dan memperlakukan respon publik sebagai mekanisme timbal balik untuk membuat komunikasi yang lebih transparan. Situasi ketidakpastian ekonomi direspon dengan memperbesar belanja pemerintah melalui insentif bagi industri, persiapan pemilu 2024, belanja gaji dan tunjangan menjelang hari raya.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur aturan dengan mengeluarkan UU ITE dan memperkuat penegakannya. Transparansi komunikasi melalui jubir, website dan media sosial resmi serta pemberitaan yang positif mengenai penanggulangan dan penyembuhan dilakukan secara intensif oleh pemerintah; termasuk distribusi obat-obatan dan vitamin ke masyarakat terdampak. Pemerintah juga giat melakukan literasi digital baik di pusat maupun daerah dengan mengandeng banyak pihak. Hasilnya sejak 2021 semakin banyak masyarakat mulai mematuhi protocol kesehatan dan jumlah keterlibatan dalam vaksin juga meningkat.
Penulis: Citra Hennida, S.IP., MA
Informasi detail terkait artikel ini dapat dilihat pada: http://dx.doi.org/10.22146/jsp.98766
