UNAIR NEWS – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) gelar Lokakarya Sinergi Penta Helix: Optimalisasi Akselerasi SDG Poin 1, 4, dan 5. Melalui panel diskusi, kegiatan tersebut menyoroti kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kegiatan ini berlangsung di Hall A, Gedung Soetandyo, Kampus Dharmawangsa – B UNAIR pada Kamis (10/9/2026).
Arah Kebijakan dan Tantangan Kesetaraan Gender
Deputi Kesetaraan Gender KPPPA Dr Amurwani Dwi Lestariningsih memaparkan arah kebijakan nasional kesetaraan gender untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan akses perempuan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, partisipasi kerja, serta keterlibatan dalam pembangunan. Dr Amur menegaskan bahwa persoalan tersebut masih jadi pekerjaan bersama untuk memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara, “ini jadi PR yang sangat besar bagi kita semua untuk bisa memberikan perempuan akses, partisipasi, dan manfaat yang sama. Dan kontrol terhadap pembangunan yang kita laksanakan ini,” tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang ditampilkan, Jawa Timur mencatat indeks ketimpangan gender sebesar 0,329, lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 0,402. Jawa Timur juga mencatat indeks pembangunan gender sebesar 75,62. Kota Madiun dan Kabupaten Gresik menjadi rujukan untuk melihat capaian kedua indeks tersebut. Pada bidang pendidikan, Jawa Timur mencatat rata-rata lama sekolah sebesar 8,39 tahun dan menempati peringkat kedua nasional dalam jumlah anak tidak sekolah. Kabupaten Malang mencatat jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Jawa Timur.
Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan keterlibatan berbagai pihak dalam menjalankan program SDGs. Kukuh Tri Sandi SPi MT M.Sc. menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program SDGs. “Kita juga perlu melibatkan pihak-pihak lain yang terkait gitu ya, supaya kita bisa tetap melaksanakan program-programnya. Antara lain kita juga melibatkan perguruan tinggi dari pemangku SDGs,” ujarnya.
Komisi Penta Helix Perkuat Akselerasi SDGs
Prof Dr Emy Susanti Dra MA memaparkan hasil observasi yang ia lakukan. Dalam pemaparanya ia memperlihatkan fakta lapangan dari perempuan-perempuan khususnya daerah pinggiran yang masih mengalami ketimpangan. Ia turut mendorong pemangku kepentingan menggunakan potret lapangan dan pendekatan interseksionalitas untuk melihat persoalan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, serta inklusi sosial.
“Saya sih berharap kebijakan itu memang banyak dari potret lapangan, bukan hanya angka-angka. Karena kalau hanya angka nanti kita susah mencari subyek yang sesungguhnya,” ujarnya.
Diskusi kemudian menghasilkan kesepakatan pembentukan Komisi Penta Helix untuk mengoptimalkan percepatan capaian SDGs poin 1, 4, dan 5 di setiap provinsi di Indonesia. Jawa Timur menyatakan kesiapan membentuk komisi yang melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah daerah, akademisi termasuk pusat studi, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan media.
Komisi tersebut akan menjalankan program kerja khusus, mengawasi dan mengevaluasi capaian SDGs secara berkala, menampung aspirasi, serta mengarahkan inovasi. Forum juga meminta KemenPPPA mengeluarkan surat tugas atau mandat resmi bagi komisi yang terbentuk.
Penulis: Katara Joy Kurniawan
Editor: Ragil Kukuh Imanto
