UNAIR NEWS – Kawasan Nusantara berada di atas pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini secara alamiah menyimpan potensi aktivitas seismik yang konstan, seperti gempa megathrust. Menanggapi hal tersebut, Pakar Manajemen Bencana Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Hijrah Saputra ST MSc menegaskan pentingnya menggeser fokus masyarakat dari kepanikan menuju penguatan kapasitas kesiapsiagaan.
Dr Hijrah menyebut bahwa pemerintah sudah memiliki kesadaran dalam mengatur kesiapsiagaan terhadap bencana. Salah satunya, yakni Early Warning System (EWS). Menurutnya, teknologi tersebut merupakan kemajuan yang cukup signifikan untuk Indonesia, tetapi masih ada celah yang perlu diperbaiki.
“EWS yang efektif itu terdiri dari empat komponen yang harus berjalan bersama, yakni pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan peringatan, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta kemampuan respons masyarakat. Kalau salah satu komponen itu lemah, maka EWS secara keseluruhan bisa gagal,” jelasnya.
Mengenal Megathrust
Hijrah menjelaskan bahwa gempa megathrust pada dasarnya terjadi akibat akumulasi tekanan pada zona penunjaman lempeng yang terus menumpuk hingga melampaui ambang batas elastisitas batuan. Kawasan Selatan Jawa menjadi salah satu perhatian utama akibat adanya fenomena seismic gap. Yakni segmen rawan yang dalam jangka waktu lama belum melepaskan akumulasi energinya.
“Sesuai hukum elastisitas batuan, saat lempeng terus tertekan hingga tidak lagi mampu menahan beban, batuan akan retak atau patah secara mendadak dan memicu pelepasan gelombang gempa,” imbuhnya.
Kesiapsiagaan dan Komunikasi Risiko Bencana
Untuk meretas kebuntuan mitigasi, pendekatan keselamatan di titik lokasi megathrust terbagi menjadi tiga lapis kesiapsiagaan, yakni tingkat struktural pemerintah, komunitas lokal, hingga unit terkecil keluarga. Hijrah berpendapat bahwa pemodelan jangkauan gelombang serta pemetaan rute evakuasi harus terpadu dengan pelatihan respons cepat secara berkala pada kawasan rawan bencana.
“Di level struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara intensif sudah melakukan sosialisasi dan simulasi. Instansi terkait juga melakukan pengujian skala nasional dengan membuat skenario terburuk. Peneliti telah memodelkan seberapa jauh tinggi gelombang masuk ke daratan saat terjadi gempa dengan magnitudo tertentu, lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat jalur evakuasi. Potensi rawan tiap titik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa digeneralisir,” tegasnya.
Di samping perbaikan fisik, strategi komunikasi risiko juga membutuhkan reorientasi mendasar agar tidak memicu kepanikan massal yang justru kontraproduktif. Ia menekankan bahwa penyampaian informasi kebencanaan harus menghindari bahasa akademis yang rumit. Menurutnya, hal itu merupakan hal bagus untuk mengedepankan pendekatan kearifan lokal melalui keterlibatan tokoh agama dan adat setempat.
“Komunikasi bencana dapat dilakukan dengan basis solusi dan bukan ancaman, pesan konsisten dan terkoordinasi, menggunakan bahasa sederhana dan konseptual, melibatkan tokoh lokal dan media lokal, serta edukasi berkelanjutan. Jadi, panik itu wajar, jangan menyalahkan diri sendiri, dan jangan biarkan kepanikan mengendalikan diri,” pesannya.
Penulis: Putri Andini
Editor: Yulia Rohmawati
