UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI pada Jumat (2/10/2026) di Ruang Amerta, Lantai 4, Gedung Manajemen, Kampus C UNAIR. Kunjungan tersebut membahas evaluasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 serta dampaknya terhadap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).
Komisi X DPR RI juga mengundang LLDIKTI Wilayah VII, Staf Khusus Mendiktisaintek, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pimpinan PTN dan PTS di Jawa Timur seperti ITS, Universitas Jember, UNESA, UT, UMM, UBAYA, Politeknik Negeri Jember serta mahasiswa.
Kunjungan kerja tersebut disambut oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNAIR, Prof Dr Ardianto SE Ak MS, bersama jajaran pimpinan UNAIR. Dalam sambutannya, Prof Ardianto menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi forum penting untuk mendiskusikan berbagai dinamika yang berkembang dalam ekosistem pendidikan tinggi. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang bertukar pandangan dan menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi penguatan pendidikan tinggi.
“Kami berharap pertukaran pandangan dalam diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak,” ujarnya.
Ulas Tata Kelola SPMB
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Dr H Agung Widyantoro SH MSi, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan UNAIR. Menurutnya, sistem penerimaan mahasiswa baru tidak hanya berkaitan dengan proses seleksi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan akses pendidikan yang adil, menjaga kualitas pendidikan, serta mendukung keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Ia menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI menemukan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa di antaranya meliputi tata kelola seleksi mandiri, distribusi daya tampung dan pola penerimaan mahasiswa PTN, ketidakterisian sebagian daya tampung, akses dan pembiayaan pendidikan, hingga dampaknya terhadap keberlanjutan PTS.
“Saya melihat tingginya animo masyarakat sekaligus masih terbatasnya partisipasi pendidikan tinggi pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT 2026. Jumlah pendaftar mencapai 871.496 peserta, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Di sisi lain, ia menyebut Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia pada 2025 masih berada di kisaran 32,89 persen, sedangkan Jawa Timur sebesar 32,40 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi cukup besar, tetapi masih terdapat tantangan dalam memperluas partisipasi masyarakat di pendidikan tinggi.
“Di sinilah menurut kami letak persoalan strategisnya. Kita tidak boleh membangun kebijakan SPMB hanya dari perspektif perguruan tinggi saja, dan tidak pula hanya dari perspektif calon mahasiswa. Keduanya harus dipertemukan dalam satu ekosistem yang sehat,” jelasnya.
Agung menegaskan bahwa PTN perlu mendapatkan ruang untuk menjaga mutu dan mengelola kapasitas penerimaan mahasiswa. Pada saat yang sama, PTS juga perlu memiliki ruang yang memadai untuk berkembang dan menjalankan perannya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
“Karena itu, evaluasi SPMB harus berbicara secara konkret. Berapa daya tampung yang tersedia dan terisi, berapa yang benar-benar melakukan daftar ulang, bagaimana pola penerimaannya, pembiayaannya, dan apa dampaknya terhadap PTN maupun PTS,” tuturnya.
Menjaga Akses dan Keberlanjutan Pendidikan Tinggi
Menurutnya, keberhasilan SPMB tidak semata-mata diukur dari jumlah mahasiswa yang diterima, tetapi juga dari seberapa luas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Karena itu, seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan tinggi perlu didorong untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai SPMB 2026 di Jawa Timur, sekaligus menjadi ruang untuk menyerap berbagai masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.
Penulis: Khefti Al Mawalia
