UNAIRNEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam uji publik tersebut, UNAIR mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Paparan disampaikan oleh Prof. Koko Srimulyo, Drs., M.Si., didampingi Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) UNAIR, Dr. Pulung Siswantara.
Pembahasan dalam forum tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban badan publik terhadap regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dan sistem pengelolaan informasi dapat memberikan dampak nyata terhadap keterlibatan masyarakat.
Tiga panelis, yakni Dr. Emilia Bassar, M.Si., Joemarthine Chandra, dan Dadang Trisasongko, memberikan sejumlah pertanyaan kritis terkait implementasi keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi regulasi yang mengikat organisasi, mekanisme identifikasi dan pengelolaan informasi publik, serta transparansi pengelolaan anggaran.
Perkuat Akses dan Pengelolaan Informasi
Menanggapi pertanyaan panelis, UNAIR memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi secara mudah dan tepat. Salah satunya melalui penyediaan berbagai kanal komunikasi dan layanan informasi yang terintegrasi.
Fasilitas helpdesk, website resmi universitas, serta media sosial menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat. Keberadaan kanal-kanal tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan permohonan informasi, memperoleh penjelasan, serta mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan universitas.
Upaya ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen atau memublikasikan informasi di website. Badan publik juga perlu memastikan adanya mekanisme pelayanan yang responsif sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi.
Selain pelayanan informasi, aspek transparansi anggaran turut menjadi perhatian dalam pemaparan UNAIR. Pengelolaan anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam keterbukaan informasi karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas penggunaan sumber daya institusi.
Dalam konteks perguruan tinggi, keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran menjadi bagian dari pertanggungjawaban institusi kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaan informasi anggaran perlu didukung oleh sistem dokumentasi, pengelolaan, dan penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan Informasi sebagai Instrumen Partisipasi Publik
Melalui forum uji publik ini, UNAIR menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara institusi dan masyarakat. Akses informasi yang baik memungkinkan publik tidak hanya mengetahui kebijakan universitas, tetapi juga memahami proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam pengawasannya.
Keterbukaan informasi dengan demikian memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban administratif. Transparansi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik, sementara partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa informasi yang disediakan badan publik benar-benar memberikan manfaat.
UNAIR terus mendorong penguatan tata kelola informasi melalui pengembangan layanan, optimalisasi kanal komunikasi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan institusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen universitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penulis: Firdaus Sinta Maulina
