UNAIR NEWS – Pemerataan pendidikan tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak cukup dilakukan melalui perluasan akses masuk perguruan tinggi. Keberlanjutan studi, penguatan kapasitas institusi, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah juga perlu menjadi perhatian.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Klaster 4 dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 yang dipaparkan Koordinator Panel Klaster 4, Nur Mayna, di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C, Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11/2026).
Mayna menjelaskan, transformasi pendidikan tinggi di wilayah 3T membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui kebijakan afirmatif, dukungan pendanaan, penguatan layanan pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor. Hasil diskusi Klaster 4 merumuskan tiga agenda strategis untuk memperkuat pemerataan dan keberlanjutan pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
“Pemerataan pendidikan tinggi di wilayah 3T tidak cukup hanya dengan membuka akses. Kita juga perlu memastikan keberlanjutan pendanaan, memperkuat kapasitas institusi, serta membangun kolaborasi,” jelas Mayna.
Perkuat Akses dan Keberlanjutan Pendidikan
Terdapat tiga agenda strategis yang menjadi perhatian. Pertama, penguatan kebijakan nasional pendidikan tinggi melalui kebijakan afirmatif bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dukungan tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas institusi agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang kompetitif dan menghasilkan lulusan berkualitas.
Kedua, pemerataan pendanaan dan keberlanjutan akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan kelompok rentan membutuhkan dukungan agar dapat melanjutkan studi. Oleh karena itu, kemitraan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan dunia industri perlu diwujudkan melalui beasiswa, subsidi pendidikan, serta skema pendanaan berkelanjutan.
Mayna menekankan bahwa kolaborasi tersebut perlu dibangun melalui kemitraan strategis yang tidak berhenti pada dukungan pendanaan, tetapi juga menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih inklusif.
“Penguatan akses pendidikan perlu didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, dunia industri, dan masyarakat harus mengambil peran melalui kemitraan strategis, beasiswa, subsidi pendidikan, serta pendanaan yang berkelanjutan,” jelas Mayna.
Ketiga, penguatan ekosistem layanan pendidikan tinggi. Hal ini mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga profesional, serta penguatan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa.
Selaraskan Pendidikan dengan Pembangunan Daerah
Selain pemerataan akses dan penguatan layanan, transformasi pendidikan tinggi di wilayah 3T perlu diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendidikan, penelitian, dan inovasi didorong untuk terintegrasi dengan prinsip ekonomi berkeadilan, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan.
Perguruan tinggi di wilayah 3T tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari penyelesaian persoalan masyarakat melalui riset dan inovasi yang aplikatif. Integrasi tersebut memungkinkan pengetahuan dan kompetensi akademik dikembangkan menjadi solusi yang menjawab kebutuhan daerah.
Dalam pemaparannya, Mayna menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Pendidikan tinggi perlu terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Integrasi kesejahteraan, pengetahuan lokal, riset, dan inovasi menjadi bagian penting untuk menghasilkan solusi yang tepat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Mayna.
Melalui rekomendasi Klaster 4, perguruan tinggi didorong memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses, menjamin keberlanjutan pendanaan, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah 3T. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan pendidikan tinggi sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penulis: Vaneza Ika Artamevia
Editor: Yulia Rohmawati
