Di era digital saat ini berkembang pesat teknologi yang digunakan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan pemerintah. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengembangan SDM aparatur dengan berbagai cara. Salah satu yang digunakan adalah menggunakan teknologi digital dalam mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan (training and development).
Program pelatihan dan pengembangan SDM merupakan bagian penting dari manajemen SDM. Pelatihan bertujuan untuk mengatasi berbagai kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan (lack of knowledge, skills, and ability). Kesenjangan tersebut dapat mengganggu kinerja aparatur dalam bentuk penurunan produktifitas, kegagalan mencapai target atau tujuan, dan sebagainya. Pelatihan bersifat kuratif yang mengatasi kelemahan aparat dalam bekerja.
Pemerintah menyediakan alokasi waktu minimal 20 (dua puluh jam) bagi setiap aparatur untuk wajib mengikuti pelatihan. Pelatihan dilaksanakan oleh semua kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.
Sementara program pengembangan (development) bertujuan untuk mempersiapkan sebaik mungkin (well-prepared) sehingga SDM aparatur SDM aparatur siap menghadapi berbagai tuntutan atau tantangan tugas dan pekerjaan di masa mendatang. Program pengembangan SDM juga bertujuan untuk menyiapkan aparatur mampu mengemban tugas dalam posisi atau kedudukan yang lebih tinggi. Program ini bersifat preventif agar semua masalah dapat diantisipasi atau diatasi lebih dini.
Program pelatihan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara sektor publik sangat penting karena berkaitan dengan kinerja dan pelayanan publik. Pemerintah sangat serius melaksanakan program pelatihan dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuan penggunaan teknologi digital dalam pelatihan adalah untuk memudahkan akses bagi setiap aparatur dengan biaya lebih efisien.
Salah satu teknologi digital yang digunakan pemerintah dalam mengimplementasikan program pelatihan adalah berupa Massive Open Online Course (MOOC). MOOC merupakan metode pelatihan daring sehingga mampu memberikan akses terbuka melalui internet secara gratis atau dengan biaya lebih efisien.
Peserta MOOC tak terbatas sehingga mencapai angka partisipasi sangat tinggi bahkan hingga lebih dari 100,000 peserta belajar dalam waktu yang bersamaan. MOOC terbuka bagi siapapun yang ingin mengikuti pelatihan dalam kondisi berada dimanapun. Peserta dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Secara teknis, MOOC dilaksanakan dengan menggunakan jaringan internet dengan materi yang sama dengan program konvensional.
MOOC merupakan bentuk penggunaan teknologi belajar jarak jauh (long distance learning) bertujuan untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM. Karena itu, dengan MOOC pemerintan dapat menjangkau jauh lebih SDM aparatur yang tersebar hingga pelosok tanah air.
Namun, MOOC juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah dan dilakukan setiap saat. Banyak lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah yang kini menggunakan MOOC untuk pelatihan dan pengembangan SDM. MOOC menjamin SDM aparatur memperoleh akses pelatihan dan pengembangan sesuai prinsip fleksibilitas dan integrasi. MOOC menjelma menjadi suatu platform edukasi secara kolaboratif dengan berbagai peserta dan trainer atau fasilitator tanpa ada batas waktu dan jarak.
MOOC memudahkan pemerintah dalam melaksanakan program pelatihan untuk SDM aparatur di tengah keterbatasan anggaran. Karena itu, berbagai lembaga tertarik menggunakan MOOC untuk mendukung keefektifan program pelatihan dan pengembangan. Tak sekadar efisien, MOOC menjamin pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan SDM lebih efektif. Salah satu lembaga pemerintah di pusat yang telah mengadopsi MOOC adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangan (BPKP).
BPKP merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non-kementerian. Tugas BPKP adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Tugas tersebut dapat terlaksana melalui program-program fungsional yang terdiri dari atau berupa pemeriksaan atau audit, layanan konsultasi dan asistensi, evaluasi, eradikasi atau pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.
Hasil pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan kemudian dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden menggunakannya sebagai bahan konsiderasi dalam rangka merumuskan atau menetapkan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan tersebut merupakan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban tanggung jawab atau akuntabilitas.
Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga diperlukan oleh eksekutif atau para penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain untuk memenuhi akuntabilitas juga bertujuan mendorong pencapaian dan peningkatan kinerja setiap instansi atau lembaga.
Melalui MOOC, fasilitator atau trainer dan peserta mendapatkan fasilitas fisik dan layanan penyelesaian masalah agar proses pembelajaran berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala yang berarti. Program pelatihan yang mengintegrasikan teknologi ini juga memberikan kontribusi positif terhadap disiplin organisasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan manusia dalam organisasi.
Penulis: Jusuf Irianto
Jurnal: The Use of the Unified Theory of Acceptance and The Use of Technology (UTAUT) to Analyze the Implementation of the Massive Open Online Course (MOOC) at the Indonesian Financial and Development Supervisory Agency
