Dalam praktik bisnis modern, hubungan politik perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan strategis yang memengaruhi berbagai keputusan korporat, termasuk kinerja lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan global untuk menurunkan emisi karbon, perusahaan dituntut untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Namun, dalam konteks Indonesia—negara dengan struktur tata kelola yang terdesentralisasi—hubungan politik justru menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan emisi karbon. Beberapa perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk mendapatkan akses terhadap energi bersih dan perlakuan regulasi yang menguntungkan, tetapi di sisi lain, koneksi ini juga dapat melemahkan penegakan regulasi dan menimbulkan praktik greenwashing (Xiao & Shen, 2022; Zhang et al., 2022).
Penelitian tentang koneksi politik dan kinerja lingkungan telah berkembang, terutama di negara berkembang seperti Tiongkok. Namun, di Indonesia, keterbatasan data serta kompleksitas hubungan antara sektor publik dan swasta membuat kajian semacam ini masih terbatas. Studi sebelumnya lebih banyak menyoroti efek koneksi politik terhadap kinerja keuangan (Boubakri et al., 2012; Harymawan et al., 2019), sementara dampaknya terhadap carbon emission performance (CEP) belum banyak dieksplorasi secara sistematis. Padahal, dalam konteks Indonesia—yang merupakan penghasil emisi karbon terbesar keenam di dunia (Dyarto & Setyawan, 2021)—pemahaman terhadap faktor-faktor non-keuangan seperti pengaruh koneksi politik terhadap kinerja emisi menjadi semakin penting.
Teori Upper Echelons (Hambrick & Mason, 1984) memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik manajemen tingkat atas—termasuk afiliasi politik—mempengaruhi strategi dan hasil perusahaan. Dalam konteks ini, koneksi politik dapat dipandang sebagai social capital yang membuka akses terhadap insentif, informasi, serta sumber daya kebijakan lingkungan. Namun, efek dari koneksi ini bisa bervariasi, tergantung pada konteks institusional dan tingkat penegakan regulasi di sektor dan wilayah tertentu (Faccio, 2006; Andriansyah et al., 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja emisi karbon perusahaan di Indonesia. Dengan menggunakan data dari 1583 observasi perusahaan selama periode 2016–2022, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik menunjukkan kinerja emisi karbon yang lebih baik, tercermin dari intensitas emisi yang lebih rendah. Hasil ini tetap konsisten setelah dilakukan uji robustness menggunakan Coarsened Exact Matching (CEM) dan Heckman’s Two-Stage Regression untuk mengatasi potensi bias seleksi.
Menariknya, efek koneksi politik lebih kuat pada perusahaan kecil, yang cenderung memiliki keterbatasan sumber daya dan lebih bergantung pada akses politik untuk mendukung strategi keberlanjutan mereka. Di sisi lain, pengaruh koneksi politik terhadap kinerja emisi lebih signifikan pada industri dengan risiko lingkungan rendah—mengindikasikan bahwa pengaruh politik lebih bebas beroperasi di sektor dengan tekanan regulasi yang lebih lemah.
Temuan ini menegaskan bahwa koneksi politik di Indonesia dapat menjadi double-edged sword—di satu sisi mendorong akses terhadap sumber daya keberlanjutan, tetapi di sisi lain berisiko melemahkan sistem akuntabilitas lingkungan. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur dengan memfokuskan pada konteks negara berkembang, serta memberikan implikasi kebijakan terkait pentingnya penguatan transparansi dan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki hubungan politik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda serta pengujian robust melalui Coarsened Exact Matching (CEM) dan Heckman two-stage regression untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap kinerja emisi karbon perusahaan di Indonesia selama periode 2016–2022. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki intensitas emisi karbon yang lebih rendah, mencerminkan kinerja lingkungan yang lebih baik. Efek koneksi politik lebih kuat pada perusahaan kecil dan industri dengan risiko lingkungan rendah. Temuan ini menegaskan bahwa koneksi politik dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan, khususnya dalam konteks tata kelola lingkungan yang terdesentralisasi seperti di Indonesia.
Penulis: Sahrian Aditya Rahmatulloh, Nadia Anridho, Sri Ningsih, dan Khairul Anuar Kamaruddin
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.3190
Baca juga: Keragaman karier CEO dan pengungkapan ESG di Indonesia
