Rektor UNAIR Prof. Dr. Mochammad Nasih bahkan menargetkan FK UNAIR untuk bisa mencapai peringkat seratus besar dunia versi lembaga pemeringkatan dunia QS World University Ranking.
Wakil Tetap RI pada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk ASEAN Rahmat Pramono mengatakan, generasi muda yang saat ini memilih bergelut dalam dunia diplomasi harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan negara.
Mahasiswa Prodi Akuntansi PDD UNAIR Banyuwangi melakukan magang mandiri di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPK AD) Kabupaten Banyuwangi.
Prodi Kesehatan Masyarakat PDD UNAIR di Banyuwangi menghadirkan nara sumber dari unsur praktisi dari BPJS Kesehatan untuk memberikan kuliah umum
Dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Rektor UNAIR menandatangani perpanjangan MoU dengan Pemkab Banyuwangi
Menristek mengatakan, bahwa penyerahan sertifikat bagi dosen pendidik klinis ini merupakan jalan keluar dari persoalan status dosen klinis di rumah sakit pendidikan
Pembangunan kapal Phinisi yang akan dioperasionalkan sebagai Rumah Sakit Terapung (RST) ”Ksatria Medika Airlangga”, yang hingga kini sudah rampung 60 persen, memperoleh tanggapan anggota Komisi IX DPR-RI, yang Jumat (24/3) kemarin berkunjung ke Universitas Airlangga.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, menegaskan para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah hendaknya berani dan mau melapor kepada penegak hukum setempat dan atau kepada KPK, jika dalam melaksanakan tugas PBJ mendapat penekanan dari mana pun dengan ancaman apapun.
Merayakan semarak HUT ke-18 tahun, Fakultas Keperawatan ingin perkuat profesionalisme ners di era global. Acara dibuka dengan senam bersama dan upacara.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menyelenggarakan seminar nasional, selama dua hari, Jumat dan Sabtu, 24-25 Maret 2017, di Hotel Garden Palace Surabaya.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. Soetojo. Sp.U., menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan baru pemerintah terkait pengiriman dokter spesialis ke daerah
Prof. Dr. Soetojo, Sp.U, mengatakan, ada sejumlah aspek yang tidak boleh diabaikan pemerintah terkait Peraturan Presiden no. 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
