Kebijakan moratorium hutan Indonesia yang dimulai pada tahun 2011 merupakan salah satu inisiatif penting pemerintah untuk menekan laju deforestasi dan melindungi kelestarian lingkungan. Namun, di balik semangat konservasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kebijakan ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan dan bagaimana dampaknya terhadap bencana iklim di tanah air? Sebuah studi terbaru mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pendekatan ilmiah berbasis data satelit dan survei sosial ekonomi yang mencakup periode lebih dari satu dekade.
Penelitian ini menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD) dengan menggabungkan data penginderaan jauh dari Global Forest Watch dan data mikro dari Survei Potensi Desa (PODES) tahun 2008 hingga 2021. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan antara wilayah yang terdampak moratorium dan wilayah yang tidak terdampak, sehingga dapat diidentifikasi pengaruh kebijakan tersebut secara kausal. Secara umum, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menilai dampak moratorium terhadap tingkat kemiskinan, dan kedua, mengukur pengaruhnya terhadap frekuensi bencana iklim seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, serta bencana lingkungan lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa moratorium hutan memiliki dampak yang beragam di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini justru meningkatkan angka kemiskinan di sejumlah daerah, terutama di kawasan timur Indonesia. Hal ini terjadi karena pembatasan izin pembukaan hutan mengurangi peluang kerja dan pendapatan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hasil hutan seperti kayu, rotan, dan hasil bumi lainnya. Namun, di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kondisi hutan lebih baik serta ekonomi lokal yang lebih beragam, moratorium justru membawa efek positif terhadap pengurangan kemiskinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti struktur ekonomi daerah, kualitas lingkungan, serta kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan kebijakan baru.
Dari sisi lingkungan, kebijakan moratorium terbukti sangat efektif dalam menekan frekuensi bencana iklim. Penurunan signifikan terjadi pada kejadian banjir, banjir besar, longsor, dan kebakaran hutan di wilayah yang tunduk pada kebijakan moratorium. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hutan tidak hanya penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga berperan vital dalam mencegah degradasi lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam. Dengan mempertahankan tutupan hutan, lahan mampu menyerap air lebih baik, suhu permukaan bumi tetap stabil, dan karbon tersimpan dalam biomassa hutan yang luas.
Fenomena serupa juga terlihat di negara lain. Di Brasil, misalnya, pemerintah menerapkan Soy Moratorium yang melarang pembelian kedelai dari area hutan yang dibuka setelah Juli 2008. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan deforestasi di Amazon dan mendukung komitmen zero deforestation global. Di Gabon, Afrika Barat, sertifikasi hutan digunakan sebagai alat pemasaran sekaligus instrumen konservasi, meskipun kadang dikritik karena dampaknya terhadap ekosistem alami. Meski demikian, praktik tersebut tetap dianggap sebagai salah satu langkah terbaik menuju pengelolaan hutan berkelanjutan. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa kebijakan konservasi seringkali menghadirkan dilema: menjaga hutan berarti mengorbankan sebagian kesempatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan.
Menurut Miyamoto (2020), terdapat pertukaran (trade-off) yang tidak terhindarkan antara penyelamatan hutan dan penurunan angka pengangguran. Ketika laju deforestasi menurun, pembukaan lahan industri baru terhambat, sehingga kegiatan ekonomi bisa melambat. Namun, dalam jangka panjang, industri yang mampu beradaptasi dan inovatif dapat memperoleh keuntungan kompetitif dari keberlanjutan. Dengan kata lain, menjaga hutan bukanlah bentuk penghambatan pembangunan, tetapi strategi investasi jangka panjang untuk menciptakan ekonomi hijau yang lebih tangguh.
Penelitian ini juga menyoroti bahwa keterkaitan antara konservasi hutan, kemiskinan, dan bencana iklim bersifat kompleks. Ketika pembukaan hutan dibatasi, masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada kegiatan ekstraktif perlu memperoleh dukungan alternatif ekonomi. Intervensi sosial dan ekonomi yang tepat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan ekowisata, serta penguatan kegiatan ekonomi non-kehutanan menjadi kunci agar kebijakan konservasi tidak memperdalam ketimpangan sosial. Sebaliknya, menjaga hutan yang masih alami memberikan manfaat jangka panjang berupa penurunan suhu, stabilitas iklim, serta peningkatan kualitas hidup di masa depan.
Berbagai penelitian lain mendukung temuan ini. Maqsood et al. (2024), Novita et al. (2022), dan Ramadhan et al. (2023) menemukan bahwa meningkatnya tutupan hutan dan penanaman mangrove dapat mengurangi frekuensi banjir di wilayah pesisir. Wolff et al. (2021) menunjukkan bahwa hutan juga berperan penting dalam menurunkan suhu rata-rata, sementara Ramos dan Yamamoto (2018) serta Vu et al. (2017) mencatat bahwa kawasan berhutan memiliki risiko kekeringan dan badai tropis yang lebih rendah. Dengan demikian, pelestarian hutan dapat dianggap sebagai instrumen adaptasi terhadap perubahan iklim, bukan sekadar kebijakan konservasi jangka pendek.
Dari segi metodologi, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menggunakan pendekatan Difference-in-Differences (DiD) yang memungkinkan analisis kausal antara kebijakan moratorium dan hasil sosial-ekonomi. Sebagian besar studi sebelumnya hanya melihat hubungan korelasional, bukan sebab-akibat, sehingga temuan penelitian ini memperkaya literatur empiris tentang kebijakan kehutanan dan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil tersebut, para peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap izin kehutanan dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar kebijakan moratorium berjalan efektif. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk mengembangkan sumber penghidupan berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama. Integrasi antara kebijakan lingkungan dan program kesejahteraan sosial akan memastikan bahwa upaya melestarikan hutan tidak hanya menguntungkan ekologi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar kawasan hutan.
Pada akhirnya, moratorium hutan Indonesia harus dipahami bukan sekadar sebagai kebijakan pelindung lingkungan, melainkan sebagai alat strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, kebijakan ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan tropis, tetapi juga menciptakan masa depan sosial ekonomi yang lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Yessi Rahmawati, S.E., M.Ec.
Detail penelitian bisa diakses di: https://scholar.unair.ac.id/en/publications/assessing-a-decade-of-indonesias-forest-moratorium-unintended-ben/
