Perhutanan Sosial di Jawa berfungsi sebagai ruang kolaborasi yang mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang tidak hanya mengurangi konflik tenurial tetapi juga membangun tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengedepankan inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Begitu, catatan kesimpulan penting, pada Kuliah Tamu, bertema “Perhutanan Sosial: Ruang Kolaborasi untuk Mengatasi Konflik dan Membangun Tata Kelola Hutan yang Adil di Jawa”, yang diselenggarakan oleh Departemen Antropologi di Ruang Adi Sukadana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (UNAIR) Senin (19/6/2025).
Dekan FISIP UNAIR, Prof Dr Bagong Suyanto Drs MSi hadir memberikan kata sambutan dan pembukaan. Dr Ir Jumadi MMT Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai keynote speaker. Narasumber Ir Deden Suhendi SHut MM Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. Dipandu oleh Moderator Prof Dr Muhammad Adib Drs MA yang juga Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga (UNAIR).
“Hutan merupakan salah satu tempat di mana kebudayaan itu dibentuk. Hutan juga menjadi pusat peradaban masyarakat. Hal ini didukung oleh peta kultur Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa kebudayaan berasal dari Mataraman. Interaksi antara manusia dan hutan menciptakan tata kelola hutan, sehingga dalam praktiknya tata kelola ini disebut sebagai Perhutanan Sosial.” Kata Dr Ir Jumadi MMT dalam keynote-nya pada perkuliahan Antropologi Ekologi ini.
“Perhutanan Sosial diambil dari istilah yang dicetuskan oleh Kemenkumham, yang memiliki arti pergaulan dengan masyarakat hutan. Sehingga, dalam pengertian tersebut hutan memiliki wadah sebagai tempat untuk keberlangsungan hidup manusia,” ujar Jumadi, melanjutkan.
Sementara itu, Ir Deden Suhendi SHut MM menyampaikan bahwa sejak 2014 pemerintah meluncurkan program perhutan sosial. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. “Program ini tidak hanya mengizinkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial yang inklusif. Hingga kini, telah terbentuk lebih dari 860 kelompok usaha perhutanan sosial di Jawa Timur, dengan berbagai komoditas seperti kayu, pakan ternak, madu, dan kopi,” tutur Deden.
Kuliah ini ditutup dengan refleksi dari Prof Dr Muhammad Adib yang menekankan bahwa masalah sosial di sekitar hutan muncul karena keterbatasan akses. Oleh karena itu, program perhutanan sosial harus dilihat sebagai strategi struktural negara dalam memperbaiki ketimpangan ini. Ia menyarankan adanya pelatihan berkelanjutan kepada penerima persetujuan PS agar program benar-benar dapat mewujudkan hutan yang produktif sekaligus lestari.
Kuliah tamu ini mendapatkan antusias yang luas biasa oleh mahasiswa Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. “Kesan yang didapatkan dalam kuliah tamu ini adalah bahwa hutan berkontribusi dalam menciptakan peradaban manusia. Hutan tidak hanya bermanfaat bagi masa sekarang, melainkan dari hutan dapat menciptakan kehidupan yang seimbang di masa yang akan datang. Hutan sebagai awal mula kehidupan sekaligus penjaga kehidupan,” ungkap Nur Hidayah, peserta yang aktif bertanya dalam acara tersebut.
“Materi sangat berdaging dan memberikan insight yang baik terutama mengenai transparansi pengelolaan hutan di Jawa Timur. Melalui kuliah tamu hari ini, saya secara pribadi tertarik untuk menelisik lebih dalam mengenai perhutanan sosial di Indonesia khususnya di daerah saya, Banyuwangi,” tulis Qonita Salma, peserta, memberikan kesan setelah mengikuti kuliah tamu ini.
Penulis: Prof Dr Muhammad Adib
