UNAIR NEWS – Rencana pemerintah untuk mendirikan dua jenis sekolah dengan segmentasi yang berbeda, yakni Sekolah Garuda Internasional dan Sekolah Rakyat menuai perhatian pada kebijakan terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNAIR, Agie Nugroho Soegiono SIAN MPP turut memberikan pendapatnya. Dengan adanya program Sekolah Garuda Internasional dan Sekolah Rakyat, terlihat pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa disparitas pendidikan sangat lebar. Pada akhirnya dapat terpetakan sumber daya manusia yang dapat ditempatkan di institusi pendidikan tertentu.
Sekolah Garuda didesain untuk diikuti oleh peserta yang unggul. Sedangkan, untuk sekolah rakyat mungkin akan mengikutsertakan masyarakat yang selama ini belum memiliki akses pendidikan yang memadai. “Yang saya khawatirkan adalah, dengan adanya dua dikotomi ini akan semakin lebar signifikansi pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah fokus ke upaya untuk menyamakan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan menyediakan roadmap pendidikan,” ujar Agie.
Terjadi Perubahan
Setiap pergantian menteri pendidikan, kurikulum yang sudah berjalan, atau upaya-upaya yang telah dilakukan dapat berubah drastis. Sehingga semua mulai dari awal lagi. “Ini merupakan catatan poin kritis, untuk mencari titik temu dari kurikulum yang sedang berjalan dan jangan sampai siswa sebagai bahan percobaan,” imbuhnya.
Upaya pemerintah dengan membangun sekolah ini tentunya memerlukan anggaran yang sangat besar. Padahal instansi pendidikan telah tersedia, namun harus dipersempit disparitasnya. Misalnya untuk sekolah yang gedungnya tidak memadai, atau guru yang kompetensinya harus meningkat lagi. “Ini yang seharusnya menjadi konsen dari pemerintah, bukan membangun sekolah bar,” katanya.
Pendidikan tidak bisa dilihat serta merta sebagai alat untuk kapitalisasi. Namun, beberapa tahun terakhir ini malah fokus ke industri. Padahal seharusnya pendidikan itu membebaskan, dan tidak sebagai alat untuk melawan perbedaan kelas.
Di era teknologi AI seperti sekarang ini, para guru harus bisa mengajarkan value ataupun pemikiran yang tidak mudah tergantikan oleh mesin. Kita butuh roadmap yang bisa melakukan revitalisasi pendidikan, baik secara kurikulum maupun dari segi peningkatan kualitas guru.
Bagi masyarakat yang kurang mampu, daripada membangun sekolah baru, sebaiknya anggaran ini diprioritaskan untuk beasiswa anak-anak miskin. Namun harus berbasis dengan data kemiskinan yang mutakhir.
Penulis: FISIP
Editor: Yulia Rohmawati
