UNAIR NEWS – Forum (Institute for Development of Economics and Finance) INDEF School of Political Economy (ISPE) telah berlangsung sejak tanggal 16 hingga 17 Oktober 2023. Kegiatan itu bertempat di Aula KRMT Tirtodiningrat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Dharmawangsa B, Universitas Airlangga. Dosen Ilmu Ekonomi UNAIR Drs Ec Bambang Eko Afiatno MSE PhD menjadi pembicara pada Selasa (17/10/2023). Dengan pokok bahasan mengenai Ekonomi Politik Regulasi dan Oligarki: Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia.
Pada awal, Bambang yang hadir secara langsung menyampaikan sistem politik, kebijakan, dan keadilan hingga menuju kesejahteraan. Dalam forum tersebut, Bambang menerangkan proses bagaimana penerapan keadilan hingga indikator ekonomi yang terjadi di negara Indonesia
“Nah, makanya secara sederhana landasan bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Bambang memaparkan partai yang sifatnya multi atau majemuk itu membentuk suatu dewan meliputi DPR dan DPD. Partai yang majemuk tersebut menganut suatu kabinet yang disebut Kabinet Presidensial.
“Nah, partai yang multi-majemuk itu bahayanya apa yang terjadi? Penguasa dan pengusaha yang kita tahu disebut oligarki,” paparnya.
Keadilan dan Kesejahteraan
Menurutnya, keadilan merupakan syarat utama dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, lanjut Bambang, keadilan telah disebutkan dan terpampang nyata dalam sila kedua dan terakhir dalam Pancasila.
“Welfare itu masuk di situ. Adil dalam arti fair,” ungkapnya.
Kemudian, Bambang mengibaratkan suatu perumpamaan. Yaitu, Ibu pertiwi memberikan kue dengan adil kepada anak bangsa. Konsep keadilan yang dijelaskan Bambang memberikan contoh dengan anak pertama yang memotong kue dan anak kedua yang memilih.
“Anak pertama yang potong kue misalkan pemerintah. Nah, yang kedua yang memilih kue itu adalah rakyat yaitu agen rumah tangga sama produsen,” tegasnya.
Jadi, makna dari adil yang didapat dari perumpamaan Bambang ialah tidak sama. Dengan demikian melalui institusional lah keadilan pasti akan mencapai suatu kesejahteraan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa proses kebijakan dan program pembangunan menggunakan MDT (Mechanism Design Theory). Dengan menggunakan konsep itu perencana membuat banyaknya efisien dengan memaksimalkan kesejahteraan seluruh agen ekonomi.
Bukan hanya itu, beberapa data indikator ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia meliputi nilai PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai 19.000 triliun, sedangkan pendapatan perkapita itu 71 juta. Di samping itu, ada pula ketimpangan pengeluaran-pendapatan dan kemiskinan, kesempatan berbisnis/ berusaha (kewirausahaan), dan penyerapan tenaga kerja.
“Nah kemiskinan kita itu 9,36 persen. Income perkapita orang miskin itu perbulan Rp 550 ribu. Kurang lebih itu per hari tidak sampai Rp 20 ribu. Ya, kurang lebih Rp 18 ribu – Rp 19 ribu lah dan itu sudah dikatakan miskin,” pungkasnya.
Itu merupakan contoh hal-hal yang timpang dalam ekonomi. Sehingga dibutuhkan model yang pas supaya masyarakat dapat hidup berkeadilan. Pada akhir, Bambang menambahkan bahwa adil bukan berarti model yang sama rasa sama rata.
Penulis: Meli Nor Arista
Editor: Feri Fenoria
