UNAIR NEWS – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp65,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, hakim, serta pensiunan. Namun, di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika fiskal dalam negeri, muncul pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
Kesiapan Fiskal Pemerintah
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, menyatakan bahwa anggaran tersebut memang sudah dialokasikan dan direncanakan dengan matang oleh pemerintah. Menurutnya, pembayaran THR bagi ASN dan aparat keamanan adalah kebijakan yang tepat guna mendukung operasional pemerintahan.
“Kebijakan ini merupakan langkah yang baik, mengingat ASN dan aparat keamanan berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas negara. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok rentan tidak terabaikan,” ungkapnya.
Namun, tak sedikit pihak yang mempertanyakan besarnya alokasi anggaran untuk ASN di tengah kebutuhan masyarakat miskin yang masih tinggi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat rentan dengan tetap mempertahankan program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Distribusi anggaran harus tetap adil, terutama bagi masyarakat miskin. Jika tidak, akan ada ketimpangan sosial yang semakin lebar, terutama ketika daya beli masyarakat melemah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa subsidi di sektor pertanian juga perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif.
“Subsidi-subsidi perlu ditingkatkan, misalnya juga pada sektor pertanian,” tambahnya.
Ekonomi Pasar dan Dampak THR
Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pasar mulai menggeliat. Namun, Prof Sri menilai masih ada tantangan pada sektor swasta yang belum sepenuhnya memberikan THR kepada karyawannya. Hal ini perlu mendapat perhatian agar daya beli masyarakat tidak terganggu.
“Pemerintah harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan swasta juga memenuhi kewajiban memberikan THR. Jika daya beli masyarakat meningkat, pasar akan lebih aktif, dan ekonomi bergerak lebih dinamis,” jelasnya.
Dampak Kebijakan terhadap Defisit APBN
Pemberian THR ASN diprediksi dapat mempengaruhi defisit APBN jika tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang tepat. Pakar Ekonomi UNAIR itu mengingatkan bahwa kelompok masyarakat menengah ke bawah harus tetap mendapatkan dukungan agar perekonomian tetap stabil.
“Jika kelompok ini tidak didukung, maka ekonomi akan melambat dan defisit bisa membengkak. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan agar ekonomi tetap berjalan,” tutupnya.
Penulis: Rosali Elvira Nurdiansyarani
Editor: Khefti Al Mawalia
