Gelar Webinar Nasional, FH Bahas Pemilu Berintegritas 2024
UNAIR NEWS – Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR) menyelenggarakan webinar nasional dengan tema “ Pencegahan Politik Uang untuk Pemilu Berintegritas”. Webinar ini berhasil membawa praktisi yang terlibat secara langsung pada pemilu dan pemilihan.
Webinar ini menjadi salah satu rangkaian dari ALFEST 2023 (Airlangga Law Festival) yang berkolaborasi dengan PSKK UNAIR, ICMI Jatim, ForSAM dan KOMAHI FH UNAIR yang berjalan pada Jumat (20/10/203).
Heddy Lugito selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menjadi salah satu narasumber yang menjelaskan bahwa politik uang yang terjadi pada setiap pemilu sudah menjadi budaya bahkan tidak tabu lagi.
Berawal dari masa orde baru dimana masyarakat diberikan uang ketika melakukan pilkades. Karena pada masa pemilihan, masyarakat tidak bekerja. Dengan itu, uang yang diberikan dianggap sebagai uang ongkos untuk datang ke tempat pemilihan.
“Mulai pada saat itu politik di Indonesia sebenarnya memiliki sistem penawaran dan permintaan. Penawarannya terkait program kerja yang dibuat para calon yang dipilih yang tentunya cuma dianggap sebagai program saja tanpa adanya realisasi. Dengan itu, masyarakat akan meminta program yang nyata yang bisa diberikan pada saat itu juga, seperti uang,” jelasnya.
Selain itu, para ASN pun juga ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan pemilu yang tidak sehat. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, terdapat 4 pelanggaran ASN yang dilakukan pada masa pemilu, yaitu; adanya motif untuk naik jabatan, memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga, kurang paham terkait peraturan netralitas, dan adanya intervensi dari pimpinan.
Faktanya hal tersebut juga menjadi pendorong banyak calon – calon yang terpilih terlibat korupsi. Banyak dari DPRD, Walikota, Gubernur, Bupati yang terjerumus pada permasalahan tersebut karena ketidaksehatan dari sistem demokrasi Indonesia.
Dengan itu, perlu sekali pembangunan integritas pada penyelenggara pemilu maupun pelaksana dan peserta pemilu.
“Maka dari itu, penting sekali DKPP dan Bawaslu memiliki wewenang penuh dalam memberikan pengawasan berjalannya pemilu 2024 yang sudah di perundang – undangkan,” tambahnya.
Terdapat 5 Kunci Pemilu Demokratis yang sehat dan berintegritas, yaitu regulasi baik, birokrasi netral, peserta taat aturan, pemilih cerdas dan partisipatif, penyelenggara berintegritas.
“Saya yakin jika penyelenggaranya pemilu berintegritas dan menjaga integritas kita di level tinggi maka pejabat kita juga akan berintegritas yang tinggi. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan di seluruh aspek.”
Penulis: Nokya Suripto Putri
Editor: Feri Fenoria
