Artikel ini berupaya memahami dinamika lanskap sosial-ekonomi Indonesia melalui lensa “kapitalisme bertuan” (lordly capitalism). Dengan mengonseptualisasikan sistem hibrida ini, menjadi jelas bahwa transisi politik dan ekonomi Indonesia pasca-Soeharto hanya sedikit berkontribusi pada pembongkaran ketimpangan yang telah mengakar. Sebaliknya, transisi tersebut justru merekonfigurasi relasi kekuasaan dengan tetap melanggengkan eksploitasi tenaga kerja dan mengonsolidasikan dominasi elite. Keberlanjutan ketimpangan struktural ini berakar kuat pada lintasan historis Indonesia. Sejak represi terhadap gerakan kiri pada masa Orde Baru Soeharto hingga penerapan kebijakan neoliberal pada era reformasi, hak-hak pekerja secara sistematis telah dilemahkan. Komodifikasi tenaga kerja dan maraknya pekerjaan tidak pasti (precarious employment) menunjukkan bagaimana mekanisme negara telah memfasilitasi kepentingan elite sembari meminggirkan kelas pekerja. Dinamika ini mencerminkan pola yang lebih luas, di mana hierarki historis direkonstruksi dalam kerangka kapitalisme modern, sehingga memperkuat ketimpangan ekonomi atas nama pembangunan dan demokratisasi.
Konsep kapitalisme bertuan menawarkan kerangka analitis yang bernilai untuk memahami struktur ekonomi Indonesia dan implikasinya terhadap ketenagakerjaan serta ketimpangan. Interaksi antara kekuatan negara dan mekanisme pasar telah mengokohkan suatu sistem yang menyerupai hierarki feodal, meskipun berwujud kapitalistik. Sistem hibrida ini tidak hanya melanggengkan eksploitasi ekonomi, tetapi juga membatasi potensi terwujudnya reformasi sosial dan politik yang bermakna. Pada tingkat yang lebih luas, artikel ini menyoroti kondisi negara-negara transisional di mana perubahan politik gagal bertransformasi menjadi perubahan sosial-ekonomi yang substantif. Pengalaman Indonesia menegaskan daya lenting struktur oligarkis serta kemampuannya beradaptasi dengan konteks politik yang berubah, sambil tetap mempertahankan kontrol atas sumber daya dan tenaga kerja. Ketahanan ini membawa implikasi penting bagi negara lain yang menghadapi pola dominasi elite dan eksploitasi tenaga kerja yang serupa.
Namun demikian, studi ini tidak lepas dari keterbatasan, dan pengakuan atas hal tersebut penting untuk menempatkan kontribusinya secara proporsional. Penelitian ini berlandaskan pada satu studi kasus negara, yang memungkinkan pendalaman konseptual tetapi membatasi generalisasi ke konteks lain. Selain itu, bukti empirisnya berfokus secara selektif pada politik ketenagakerjaan dan relasi negara–modal, dengan mengesampingkan sektor-sektor lain di mana dinamika kapitalisme bertuan juga dapat diamati. Keterbatasan ini, bagaimanapun, membuka ruang penting bagi penelitian lanjutan. Analisis komparatif di Asia Tenggara, perluasan sektoral di luar ketenagakerjaan, serta studi longitudinal mengenai penyerapan aktor populis outsider ke dalam struktur oligarkis dapat memperkaya dan mengembangkan kerangka yang dibangun dalam studi ini.
Oleh karena itu, penting pula untuk menyoroti bahwa dinamika kultural memainkan peran krusial dalam menopang maupun menantang sistem kapitalisme bertuan di Indonesia. Nilai-nilai sosial seperti gagasan harmoni sosial secara historis telah dimobilisasi oleh negara dan elite untuk melegitimasi otoritas hierarkis dan meredam konflik kelas terbuka. Namun, bingkai kultural tersebut kerap menampilkan tuntutan buruh dan petani sebagai ancaman terhadap persatuan, sehingga memperkuat dominasi elite dan melemahkan mobilisasi akar rumput. Pada saat yang sama, tradisi seperti gotong royong (kerja sama timbal balik) mengandung praktik solidaritas yang menyimpan potensi emansipatoris laten. Meskipun sebagian besar terdepolitisasi baik pada masa Orde Baru maupun pasca-Reformasi, tradisi-tradisi ini berpotensi menjadi sumber kultural untuk memperkuat organisasi kolektif dan memajukan hak-hak pekerja. Meski demikian, lemahnya inisiatif akar rumput dalam menumbuhkan kepemimpinan politik dari kalangan kelas bawah sebaiknya dipahami bukan sebagai ketidakmampuan kultural, melainkan sebagai hasil dari depolitisasi sistematis dan apropriasi narasi kultural oleh elite. Penghancuran organisasi-organisasi kiri pada tahun 1965, dikombinasikan dengan penanaman ideologi Pancasila sebagai doktrin negara yang terdepolitisasi, telah menggerus kemungkinan bagi buruh dan petani untuk menafsirkan kembali tradisi kultural sebagai alat perlawanan. Oleh karena itu, upaya merebut kembali dan memberi makna ulang pada praktik-praktik kultural tersebut dapat menjadi komponen penting dalam setiap tantangan di masa depan terhadap dominasi oligarkis. Dalam pengertian ini, perjuangan melawan kapitalisme bertuan harus dipahami tidak hanya dalam kerangka institusional atau ekonomi, tetapi juga sebagai proyek emansipasi kultural. Ke depan, mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme bertuan memerlukan pendekatan yang multifaset. Penguatan perlindungan tenaga kerja, pengembangan serikat buruh independen, dan demokratisasi akses terhadap peluang ekonomi merupakan langkah-langkah krusial menuju pembongkaran struktur dominasi oligarkis. Namun demikian, upaya-upaya tersebut harus berhadapan dengan kekuatan elite yang telah mengakar serta hambatan sistemik yang menopang pengaruh mereka.
Penulis: Aniello Iannone, Sri Endah Kinasih, Irfan Wahyudi
Detail tulisan ini dapat dilihat di: https://scholar.unair.ac.id/en/publications/lordly-capitalism-in-indonesia-labor-and-the-persistence-of-oliga/
