Perusahaan yang terhubung dengan militer mencatat hubungan negatif dengan tarif pajak efektif, yang menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Representasi pemangku kepentingan dapat mempengaruhi ukuran dewan, dengan dewan yang lebih besar berpotensi menawarkan perspektif yang lebih luas. Ukuran dewan harus mencapai keseimbangan yang memungkinkan tata kelola yang efisien sambil memastikan bahwa praktik penghindaran pajak mematuhi hukum penghindaran pajak perusahaan dan menjaga transparansi keuangan. Studi ini memberikan wawasan komprehensif tentang perilaku pajak perusahaan yang terhubung dengan militer, meningkatkan pemahaman ilmiah tentang keuangan perusahaan dan membawa implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, otoritas pajak, dan bisnis yang menavigasi medan perpajakan yang kompleks sambil mempertimbangkan asosiasi militer.
Metode dan Hasil Penelitian
Studi ini menggunakan Indonesia sebagai latar penelitian karena kekuatan militernya memiliki sejarah panjang keterlibatan bisnis. Sampel tersebut mencakup 1.986 pengamatan tahun perusahaan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2018. Periode ini menandakan waktu perubahan signifikan pasca-Soeharto untuk menggambarkan perubahan dalam reformasi militer. Variabel yang digunakan meliputi tarif pajak efektif (ETR) sebagai variabel dependen, dan menggunakan variabel jumlah direktur militer di dewan direksi sebagai variabel independen. Lalu, Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, transformasi log alami dari total aset, dan leverage. Variabel moderasi yang digunakan adalah tata kelola perusahaan.
Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi militer menurunkan tarif pajak efektif, sehingga penghindaran pajak lebih tinggi. Penghindaran pajak yang lebih tinggi oleh perusahaan yang terhubung dengan militer menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini di Indonesia membawa sifat koneksi politik dan akan mencoba menghindari membayar lebih banyak pajak. Temuan ini menegaskan gagasan yang menurut Human Rights Watch (2010) mengenai perlunya mengurangi keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil.
Penulis: Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Damara Ardelia Kusuma Wardani, Iman Harymawan, dan Mohammad Nasih
Informasi detail dari riset ini: https://doi.org/10.1108/PAR-03-2023-0033
Baca juga: Peran Interaksi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
