Kehadiran toko modern berjejaring umumnya menunjukkan persaingan yang kurang sehat antara pelaku usaha skala modal besar dan pelaku usaha skala modal kecil (toko kelontong, pedagang/pasar tradisional). Fakta menunjukkan bahwa fenomena hadirnya toko modern berjejaring di Kota Banjarmasin menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pelaku usaha tradisional (toko kelontong), jarak pendirian (perizinan) begitu dekat dengan pasar tradisional, operasionalisasi waktu yang tidak sesuai serta kemitraan yang berjalan belum sesuai harapan. Kasus ini muncul dari kebijakan yang mendasarinya belum berjalan secara maksimal serta belum mencapai tujuan dan sasaran sehingga menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran bagi publik. Meskipun kehadiran toko modern berjejaring menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan ciri kemajuan pembangunan dalam perkotaan, hanya saja kehadirannya berbenturan dengan budaya masyarakat Banjar yang mayoritas menggantungkan hidup sebagai pedagang.
Keuntungan ekonomi memang menjadi pemicu sebuah negara melalui kebijakannya dalam membuka peluang lebar bagi pelaku usaha skala modal besar melalui jalur investasi, terlebih ketika dilakukan di negara-negara berkembang. Intervensi dan peran aktor pemerintah melalui kebijakan publik sangat dibutuhkan agar pelaku usaha kecil dapat mempertahankan kondisi perekonomiannya sehingga, terutama di negara-negara berkembang.
Masyarakat di Banjarmasin pada umumnya memiliki ciri culture dagang yang hampir tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum pada daerah lain sehingga dimanapun Orang Banjar berada selalu menampilkan diri sebagai orang yang peka terhadap kesempatan dan resiko yang dihadapi. Menarik untuk dicermati adalah bagaimana ketika Orang Banjar membentuk relasi dan budayanya dalam menghadapi ekspansi toko modern berjejaring. Kesempatan pemerintah menghadirkan kultur dalam sebuah produk kebijakan publik sejatinya merupakan peluang agar terjadi perbaikan kebijakan sesuai kondisi dan situasi masyarakat. Helmke dan Levitsky mengungkap relasi antara masyarakat yang memiliki seperangkat aturan sosial bersama harus diwujudkan dalam kebijakan agar tercipta efektifitas dan keselarasan tujuan.
Kondisi demikian penting dilakukan agar tidak terjadi konflik antara pedagang dan toko modern berjejaring dibalik kekuatan kebijakan sebagai alat memaksa dalam balutan arus investasi dan pengaruh modal. Pemerintah Kota Banjarmasin kemudian menanggapi kondisi tersebut memberlakukan moratorium izin pendirian toko modern berjejaring melalui Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 188.45/161/KUM/2016 sebagai langkah kebijakan yang pro kepada para pedagang tradisional, hanya saja seiring berjalannya waktu, kebijakan moratorium tersebut tidak dapat menghentikan ekspansi pertumbuhan toko modern di Kota Banjarmasin.
Apapun itu, kebijakan negara adalah sebagai sebuah pilihan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa pilihan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Pilihan demikian adalah suatu proses penting dalam melihat realitas kebijakan yang terjadi berangkat dari akar masalah sosial yang melatarinya, terlebih peran dari pemerintah dalam melakukan pergerakan mengenai suatu masalah. Suatu proses kebijakan publik yang konsisten akan membawa pada tercapainya sasaran dan tujuan dari kebijakan, namun sistem perekonomian yang berbasis pada modal, motif dan kepentingan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang ada dalam sebuah proses kebijakan publik khususnya kasus kebijakan toko modern berjejaring di Kota Banjarmasin.
Pemerintah Kota Banjarmasin telah memainkan efektivitas peran dalam kebijakan toko modern berjejaring di Kota Banjarmasin hanya saja faktor kebijakan dari Pemerintah Pusat yang membuka seluas-luasnya peluang untuk investasi di daerah menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam konsistensi penerapan kebijakan. Disatu sisi penting untuk menjaga keseimbangan pelaku usaha skala modal kecil dengan skala modal besar untuk menjaga persaingan yang sehat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini menyebabkan wacana moratorium perizinan toko modern berjejaring di Kota Banjarmasin pada akhirnya menemui jalan buntu. Langkah Pemerintah Daerah dalam menanggulangi persaingan adalah dengan melakukan penguatan produk UMKM melalui pelatihan, pembinaan serta kemitraan dengan menjalin relasi yang baik kepada toko modern berjejaring.
Kebijakan publik yang konsisten akan membawa pada dampak tercapainya sasaran dan tujuan dari kebijakan, namun sistem perekonomian yang berbasis pada modal, motif dan kepentingan dapat memberikan pengaruh bagi jalannya sebuah proses kebijakan publik, khususnya kebijakan toko modern berjejaring sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah.
Penulis: Muhammad Riyandi Firdaus, Falih Suaedi & Bintoro Wardiyanto
Firdaus, M. R., Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2023). The Function of Local Government in Public Policy Evaluation Networked Modern Stores in Banjarmasin City. Journal of Local Government Issues. 6 (1).
