Universitas Airlangga Official Website

Krisis Sri Lanka dan Jebakan Utang Cina

Foto by detikFinance

Bagaimana jika suatu waktu, Anda sedang terjaga di malam hari lalu seorang wanita bersayap mendatangi Anda dan mengaku sebagai peri. Tanpa disuruh, ia membacakan mantra dan mengayunkan tongkat perinya dan seketika Anda tidak sadarkan diri.

Ketika Anda sadarkan diri, sungguh kagetnya Anda melihat suasana dan keadaan sekitar. Jalan-jalan dipenuhi orang yang berteriak mengumpat penguasa. Anda pun kaget ketika melihat situasi ekonomi begitu kacaunya, bagaimana tidak? Harga beras menjadi Rp70.000/Kg padahal Anda biasa membelinya seharga Rp10.000/Kg. Bensin pun seketika langka di pasaran dan Anda juga harus merasakan pemadaman listrik 13 jam dalam sehari.

Anda pun melihat polisi begitu ramai mengatur lalu lintas karena lampu pengatur sudah tidak lagi beroperasi. Tak sampai disitu, Anda pun dikagetkan dengan antrian panjang demi bahan pangan, bahan bakar, hingga obat-obatan. Seluruh menteri kabinet pun serentak mengundurkan diri dan hanya menyisakan presiden serta wakilnya dalam memimpin negara.

Bagaimana perasaan Anda saat itu? Kalau Anda merasa buruk, maka percayalah, keadaan yang sebenarnya jauh lebih buruk dari apa yang Anda pikirkan. Itulah yang terjadi pada Sri Lanka, kini.

Krisis dan Utang Cina

Dalam melihat kasus ini, banyak sekali masyarakat yang menghubungkan dengan jebakan utang Cina serta kepemilikan saham mayoritas salah satu pelabuhan di Sri Lanka, yang juga dimiliki oleh Cina. Cina dianggap bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Sri Lanka. Akhirnya, bangkrutnya Sri Lanka dianggap sebagai konsekuensi atas utangnya yang besar. Namun, apakah demikian?

Perlu diketahui, ketidakmampuan negara untuk membayar utang, bukanlah penyebab dari krisis. Melainkan merupakan akibat dari krisis. Jadi, krisis Sri Lanka bukan hanya diakibatkan karena utang, tetapi, karena krisis lah, Sri Lanka akhirnya tidak mampu membayar utang. Melihat risiko dari utang pun tidak dapat hanya dilihat dari jumlahnya saja. Kalau sekadar dilihat dari jumlah, maka Jepang lah negara yang sepatutnya bangkrut dengan kepemilikan utang terbanyak di dunia, yaitu US$ 9.087 triliun. Bahkan dalam data pun, utang Sri Lanka kepada Cina hanya sebesar 10 persen dari total utang, jauh berbeda dengan Jepang yang menghutangi Sri Lanka hingga 30 persen dari total utang.

Risiko utang bagi sebuah negara harus dilihat dari banyak aspek, yaitu rasio terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi, sumber pembiayaan, bagaimana utang itu digunakan, kemampuan membayar, penerimaan negara, dan sebagainya. Mari saya beri contoh.

Pada 1998 dan 2008, dunia mengalami guncangan perekonomian yang dahsyat. Namun, dampak yang dialami Indonesia jauh berbeda. Krisis moneter 1998 membuat masyarakat Indonesia jauh terpuruk daripada krisis moneter dunia tahun 2008. Namun, apakah karena utang Indonesia pada 1998 lebih besar? Jawabannya, tidak. Pada 1998, utang Indonesia “hanya” 51 Triliyun Rupiah, sedangkan pada 2008, mencapai 1600 Triliyun Rupiah.

Namun, dalam hal ini, variabel lain bermain. Pada 1998 rasio utang terhadap PDB mencapai 85 persen, sedangkan pada 2008, hanya 33 persen. Sumber utang pada kedua tahun itu pun berbeda. Pada 1998, mayoritas utang bersumber dari luar negeri, sedangkan pada 2008 sumber mayoritas berasal dari dalam negeri. Dari sisi penggunaan, pada 1998, utang diperuntukan untuk subsidi masyarakat, maka tak heran, harga barang saat itu cenderung murah.

Penyebab Krisis Sri Lanka

Bagi penulis, krisis Sri Lanka bukanlah disebabkan oleh faktor tunggal, yaitu utang, seperti yang dikabarkan masyarakat dewasa ini. Lalu pertanyaan kembali muncul. Kalaulah utang bukan menjadi penyebab tunggal, lalu apa?

Pertama, konflik dan perang saudara. Perang saudara antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil telah terjadi hampir selama 30 tahun, sejak ’80-an hingga 2009. Selama itu pula, keadaan Sri Lanka selalu diliputi konflik SARA bahkan pasca perang saudara usai, diskriminasi terhadap kelompok tertentu dengan membawa isu SARA masih kerap terjadi. Dengan konflik yang sedemikian lama, tentunya membuat pertumbuhan Sri Lanka menjadi terhambat.

Kedua, pemerintah yang bobrok. Pemerintah Sri Lanka kental sekali dengan isu KKN. Bagaimana tidak? Kakak beradik menjadi presiden dan perdana menteri dalam negara tersebut. Dua menteri dalam kabinetnya pun merupakan keluarga sang presiden. Kebijakan meringankan pajak serta melarang penggunaan pupuk kimia merupakan kebijakan pemerintah yang dinilai buruk

Kebijakan meringankan pajak tentu saja membuat masyarakat senang dan menaikan kecintaan kepada sang presiden. Namun, ternyata, keringanan pajak tersebut merupakan hasil subsidi yang didapatkan dari utang yang terus diproduksi. Pelarangan pupuk kimia pun tidak dibarengi dengan teknologi pembuatan dalam negeri, akhirnya pemerintah terpaksa mengimpor pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat terjadi krisis pun, pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi mata uang atau menurunkan nilai mata uang secara sengaja. Hal itu akhirnya memicu harga kebutuhan melonjak drastis.

Ketiga, pandemi Covid-19. Pendapatan utama dari Sri Lanka berada pada sektor ekspor pertanian serta pariwisata. Ketika pandemi, turis yang berkunjung, turun drastis. Bagaimana tidak, pada 2019, 2,3 juta turis mengunjungi Sri Lanka. Namun pada 2020, turun menjadi 120 ribu. Ekspor pertanian pun goyang akibat pandemi. Ditambah lagi, mayoritas kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar, bahan makanan, dan obat-obatan harus didatangkan dari luar negeri. Maka tak heran, perekonomian Sri Lanka begitu goyangnya saat pandemi.

Penulis: Afrizal Naufal Ghani (Mahasiswa Ekonomi Islam UNAIR)