Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya literasi politik, terutama di kalangan siswa SMKN di Sidoarjo. Literasi politik menjadi perhatian beberapa tahun terakhir, dimana Indonesia sedang dikejutkan dengan fenomena ledakan informasi politik dan fenomena perilaku politik (demonstrasi) yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia. Literasi politik digambarkan oleh Jurs (2014) melalui kompetensi kewarganegaraan (civic competence), dimana kemampuan ini dapat menumbuhkan kemampuan jangka panjang yang membangun warga negara untuk berpartisipasi, berdampak bagi perkembangan politik serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Memiliki kompetensi kewarganegaraan dinilai sebagai kemampuan untuk mempertanyakan narasi politik untuk menemukan siapa aktor dibalik layar, serta sesuatu yang melekat dan menganggap mampu bertindak serta menyumbangkan pendapat pada topik politik yang relevan.

Terdapat 3 komponen dalam kompetensi kewarganegaraan terdiri dari; (1) Pengetahuan (knowledge); (2) Keterampilan (skill); dan (3) Sikap dan Nilai (attitude and value) (Jurs, 2014). Komponen pengetahuan menunjukkan tingkat literasi politik siswa, dimana melalui pengetahuan yang dimiliki, siswa dapat menentukan langkah yang paling benar dengan memanfaatkan pemikiran rasional terkait masalah yang ada dengan keadaan lingkungan. Penggambaran komponen keterampilan politik berkaitan dengan waktu dan situasi dimana dapat dengan mudah menentukan langkah mana yang akan diambil, melalui keterlibatan pada aktivitas kelompok, serta kemampuan untuk berfikir kritis dan kreatif sebagai bentuk pemecahan masalah. Komponen sikap dan nilai menonjolkan pada sisi emosi seperti simpati, empati, hal ini juga berbentuk dukungan, sehingga bersifat abstrak. Sikap dan nilai dapat pula diartikan sebagai komponen utama untuk membantu individu untuk memandang tujuan yang akan dicapai, hal ini mengacu pada prinsip, keyakinan yang dipengaruhi oleh pilihan, penilaian, perilaku dan tindakan dalam mencapai tujuan.

Fenomena ledakan informasi politik dan perilaku politik yang terjadi di Indonesia belakangan ini menegaskan perlunya kompetensi kewarganegaraan sebagai dasar untuk meminimalisir dampak dari banjir informasi tersebut. Ricuhnya aksi solidaritas dan penyebaran hoax politik menjadi contoh nyata dari ketidakmampuan dalam memilah informasi yang benar dan tepat. Ini menyoroti urgensi untuk meningkatkan literasi politik, tidak hanya sebagai kontrol atas pemahaman informasi politik, tetapi juga sebagai upaya untuk menghindari perilaku menyimpang dalam demokrasi.Beberapa kasus yang muncul dari kurangnya pemahaman atas kompetensi kewarganegaraan terlihat pada ricuhnya aksi solidaritas yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 hingga tahun 2020 dimana terjadi aksi demonstrasi terkait UU KPK, RUU KUHP, UU Cipta Kerja yang dilakukan secara anarkis oleh mahasiswa dan pelajar sekolah menengah kejuruan (Majni, 2019; Fathurrohman, 2019; Jaya & Assifa, 2020; Nurdin, 2020).  Tidak hanya terjadinya perilaku tersebut juga didasari adanya perkembang berita bohong (hoax) politik yang tersebar mengenai isu-isu politik sensitive (Kristian, 2020; CNN INDONESIA, 2020a), yang mengarah pada generasi muda sehingga penyampaian aspirasi tidak murni karena sebuah keresahan namun didorong oleh informasi-informasi palsu lainnya. Isu-isu tersebut sengaja diangkat guna memperkeruh suasana seperti aksi-aksi sabotase politik (Triyoga & Sodiq, 2019), isu komunisme dan primodialisme agama, serta hoax ajakan untuk terlibat dalam aksi demonstrasi tanpa mengedukasi (Suparno, 2019).

Kondisi literasi politik pada siswa SMKN di Sidoarjo terlihat dengan jelas melalui penyebaran informasi yang dilakukan secara masif terkait ajakan untuk terlibat dalam aksi demonstrasi. Informasi yang tersebar berupa poster-poster yang disebarkan melalui group message dan pesan personal, yang berisi seruan untuk melakukan aksi (demonstrasi) di Surabaya (Tugu Pahlawan) dengan titik kumpul di Gor Sidoarjo dengan menggunakan dresscode celana abu-abu dan jaket. Cukup tinggi keterlibatan siswa SMKN pada aksi tersebut, hal ini dipicu oleh kemudahan komunikasi dan  rasa solidaritas yang telah terbangun antar siswa SMKN yang ada di Sidoarjo, serta komunitas serta organisasi yang diikuti oleh siswa SMKN. Panggilan aksi yang terjadi di Sidoarjo juga merupakan imbas dari, aktivitas serupa yang dilakukan oleh sesama siswa SMK dibeberapa wilayah di Indonesia (Triyoga & Sodiq, 2019). jIka diperdalam bukan hanya rasa solidaritas yang tinggi namun juga didorong informasi yang berkembang di wilayah-wilayah lain melalui media massa, misal aksi serupa yang terjadi di Jakarta, Bandung, Semarang, dan kota-kota lain di Indonesia.

Metode

Penelitian yang dilakukan di Sidoarjo ini memberikan wawasan yang penting tentang kondisi literasi politik di kalangan siswa SMK. Memilih Sidoarjo sebagai lokasi penelitian karena posisinya yang strategis sebagai wilayah yang berdekatan dengan pusat aksi demonstrasi di ibu kota provinsi Jawa Timur memberikan gambaran yang relevan tentang bagaimana fenomena politik mempengaruhi siswa di daerah tersebut. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mengukur dan menganalisis fenomena literasi politik pada 200 siswa dari 5 sekolah menengah Kejuruan Negeri di Sidoarjo sebagai responden. Teknik stratified random sampling  dipergunakan untuk memilih sampel, kemudian memanfaatkan Google Form  yang dilengkapi dengan teknik probing untuk memperjelas gambaran kondisi literasi politik siswa SMKN dapat menunjukkan kecermatan dalam proses pengumpulan data penelitian ini.

Literasi Politik Siswa SMKN Sidoarjo

Informasi menjadi nilai yang utama dalam pengembangan kemampuan literasi politik, karena dengan memiliki informasi yang luas akan memudahkan individu untuk membaca situasi dan mampu mengekspresikan dirinya dalam aktivitas sehari-hari. Pengelolaan komponen pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, akan membentuk siswa SMKN yang mampu memahami permasalahan yang ada, dengan memperhatikan sudut pandang lain dan menyadari keberadaannya. Adapun gambaran kondisi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai politik responden dapat dijabarkan berikut ini.

Komponen Pengetahuan

Hasil rekapitulasi komponen pengetahuan responden termasuk dalam kategori tinggi dengan poin 4,09. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jurs (2014) bahwa pengetahuan merupakan satu dari sekian poin yang penting dalam membangun civic competence melalui pemahaman yang baik, siswa dapat menentukan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan dan sikap yang harus ditunjukkan. Fakta menunjukkan bahwa dalam membangun pengetahuan politik perlu dikaitkan dengan adanya pengalaman pribadi dari setiap individu (Cramer & Toff, 2017; Al-Suqri, AlKindi, & Saleem, 2017), pengalaman dapat memahami fenomena politik dan solusi praktis yang dapat dilakukan.

Pengembangan komponen ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan demokrasi yang menunjang pelajar untuk mampu mengekplorasi pengetahuan di sekolah dan implementasi dalam keidupan bernegara. Pendidikan formal melalui sekolah merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pengetahuan politik kepada siswa yang tidak hanya membahas teori namun bagaimana siswa mampu memposisikan diri di masyarakat yang diimplementasikan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (civic education) serta melalui organisasi di dalam sekolah (Fajar, 2014; Koskimaa & Rapeli, 2015).

Komponen Keterampilan

Keterampilan menjadi bagian yang penting dan pengembangan literasi politik siswa meliputi indikator melatih siswa untuk menjadi warga negara yang baik dengan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, serta mampu mengeksplorasi keterampilan yang dimilikinya (LeCompte, Blevins, & Riggers-Piehl, 2020). Hasil rekapitulasi komponen keterampilan termasuk dalam kategori tinggi dengan poin 4,00. Eksplorasi terhadap keterampilan mendukung siswa untuk mampu bersikap kritis, berfikir secara kompleks terhadap fakta dan fenomena yang ada, mampu membangun hak dan kewajiban, berpartisipasi dalam masyarakat, berani menentukan sikap atas masaslah yang ada, serta memiliki komitmen yang baik (Fuentes-Moreno, Sabariego-Puig, & Ambros-Palla, 2020).

Optimalisasi komponen keterampilan menjadi menarik untuk dikembangkan mengingat secara jelas peran opinion leader dalam memberikan informasi politik lebih mudah untuk menjangkau audiens (Liqiu, Schmierbach, & Ng, 2019). Konsep ini seakan disepakati oleh Peacock (2019) yang melihat bahwa aktivitas berdiskusi yang dilakukan oleh seseorang sering kali berujung intervensi terhadap satu pihak ke pihak yang lain. Responden R63 melalui probing mengatakan bahwa dalam praktiknya keikutsertaan siswa SMKN dalam sebuah aktifitas politik didasari pada diskusi yang dilakukan dengan orang yang lebih tua (expert) atau pandangan orang lain (opinion leader), sehingga keterlibatannya juga berdasarkan saran-saran yang diberikan.

Komponen Sikap dan Nilai

Komponen sikap dan nilai termasuk dalam kategori tinggi dengan poin 4,21. Jurs (2014) menggambarkan bahkan pada indikator ini meliputi kemampuan untuk menghargai teman dan tidak membedakan teman bersadarkan ras atau agama. Perwujudan indikator ini adalah bertoleransi atau memberi kebebasan setiap orang untuk menjalankan dan mengerjakan apa yang ingin dan harus dikerjakan orang lain. Tingginya kemampuan ini mendorong siswa untuk mampu membangun pondasi sikap politik, hal ini dibenarkan Mickovska-Raleva (2019) yang melihat pemenuhan kemampuan untuk bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri atau orang lain merupakan cara untuk membangun sikap politik yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian literasi politik siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi politik siswa SMKN termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai total rata-rata 4,08, dan nilai tertinggi terdapat pada komponen sikap dan nilai dengan poin 4,21. Pada komponen tersebut di temui nilai rata-rata tertinggi pada indikator tolerant treatment towards different cultures, political views, religions, genders, ages, races, ethnic backgrounds, and other groups in society, dengan nilai 4,66 dan termasuk kategori sangat tinggi. Pada indikator ini terlihat bahwa siswa sangat mampu bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam lingkungan, baik tempat tinggal ataupun sekolah.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan kebijakan pendidikan yang lebih baik dalam meningkatkan literasi politik siswa SMK di Sidoarjo maupun daerah-daerah lainnya. Literasi politik bagi siswa SMK di Sidoarjo menjadi krusial dalam menghadapi fenomena politik kontemporer. Upaya meningkatkan pemahaman kompetensi kewarganegaraan, memperkuat partisipasi politik yang rasional, dan mengintegrasikan literasi politik dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah-langkah penting dalam membangun generasi muda yang kompeten secara politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi literasi politik siswa, pendidik dan pembuat kebijakan dapat merancang program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat di masa depan.

Penulis: Fitri Mutia, A.KS., M.Si.