UNAIR NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8/2024) memberikan putusan penting yang memengaruhi dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Putusan tersebut ialah gugatan terkait Pilkada 2024 dengan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Hasil putusan yang disampaikan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo itu berbunyi bahwa MK memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Di mana yang semula memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Di sisi lain, MK juga menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Keputusan tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi partai-partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat. Menanggapi itu, Kepada UNAIR NEWS (22/8/2024), Dr Mohammad Syaiful Aris SH MH LLM, pakar hukum Universitas Airlangga (UNAIR), memberikan pandangannya terkait implikasi dari putusan-putusan tersebut.

Peningkatan Kualitas Demokrasi 

Menurut Dr Aris, putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. “Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, perubahan itu harapannya mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, menurut Dr Aris perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi.

“Dengan lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi lokal,” tambahnya.

Standar Kualifikasi Kepala Daerah

Terkait putusan MK yang menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah, Dr Aris memberikan pandangannya bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Menurutnya, keputusan itu penting untuk memastikan standar kualifikasi yang calon kepala daerah perlukan.

“Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Hal ini memaksa KPU untuk mematuhi ketentuan ini dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan usia yang dapat didaftarkan,” ungkapnya.

Dr Aris juga menjelaskan bahwa dalam konteks hak politik, hak untuk dipilih merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable rights). Oleh karena itu, sambungnya, pembatasan usia minimal sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yakni minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, walikota, dan wakilnya, sudah tepat dan sesuai dengan prinsip hukum.

Putusan MK dan Kepercayaan Publik

Dr Aris kemudian juga menyampaikan bahwa putusan-putusan MK itu dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan ini sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat. 

“Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara, termasuk DPR, mematuhi putusan-putusan MK. Jika mereka memberikan contoh yang baik dengan mengikuti putusan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga,” pungkas Dr Aris.

Penulis: Adinda Aulia Pratiwi

Editor: Yulia Rohmawati