Dalam dunia korporasi, pemisahan peran antara pemilik dan manajer bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, pemisahan ini dapat memicu konflik keagenan, terutama dalam pengelolaan arus kas bebas (free cash flow). Konflik ini terjadi ketika manajemen mengalokasikan arus kas ke proyek yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham (Rahmawati et al., 2018; Sianturi & Dianawati, 2018). Kebijakan dividen dapat menjadi mekanisme pengendalian untuk mengelola arus kas bebas yang dikelola oleh manajemen (Duygun et al., 2018; Savitri et al., 2018).
Meskipun penelitian tentang kebijakan dividen telah berkembang pesat, masih terdapat celah yang perlu dijelajahi, terutama terkait pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah terhadap kebijakan dividen, khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Studi oleh Alamsyah et al. (2020), Duygun et al. (2018), dan Setiawan et al. (2016) memberikan wawasan tentang berbagai aspek BUMN, namun belum secara spesifik meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan dividen. Operasi BUMN dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda dari perusahaan swasta (Hermansjah et al., 2021).
Selain itu, peran set kesempatan investasi (Investment Opportunity Set/IOS) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan dan kebijakan dividen masih minim diteliti. Meskipun IOS memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan, efek moderasi IOS pada hubungan kepemilikan manajerial dan pemerintah dengan kebijakan dividen di BUMN Indonesia belum banyak dieksplorasi (Alamsyah et al., 2020; Susanti et al., 2019).
Konflik keagenan di BUMN juga memerlukan kajian lebih mendalam. Meskipun teori keagenan memberikan kerangka untuk memahami konflik antara manajer dan pemegang saham (Setiawan et al., 2016; Sianturi & Dianawati, 2018), penerapannya di BUMN, di mana peran pemerintah signifikan, memerlukan investigasi lebih lanjut. Setiawan et al. (2016) dan Susanti (2019) menyoroti pentingnya memahami bagaimana kepemilikan pemerintah memengaruhi kebijakan dividen dan bagaimana IOS memoderasi efek ini dalam konteks Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan pemerintah terhadap kebijakan dividen, serta memahami bagaimana IOS memoderasi hubungan tersebut. Fokus pada BUMN Indonesia menjadikan studi ini relevan dalam mengisi celah penelitian yang ada. Keunikan studi ini terletak pada analisis peran IOS sebagai variabel moderasi, dengan menggunakan teori keagenan sebagai landasan utama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berdampak negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan kepemilikan pemerintah berdampak positif. IOS tidak memoderasi hubungan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen, namun memperlemah pengaruh kepemilikan pemerintah. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai kebijakan dividen di BUMN dan menjadi referensi dalam perumusan kebijakan serta keputusan investasi di masa mendatang.
Metode dan Hasil
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dan moderasi (MRA) untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan pemerintah terhadap kebijakan dividen BUMN Indonesia periode 2015-2019. Hasil menunjukkan kepemilikan manajerial berdampak negatif signifikan pada dividen, sementara kepemilikan pemerintah berpengaruh positif. IOS tidak memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan dividen, tetapi melemahkan pengaruh kepemilikan pemerintah. Temuan ini menegaskan peran dominan kepemilikan pemerintah dalam kebijakan dividen BUMN.
Penulis: Abdul Fatah Ismail dan Nadia Anridho
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: https://journal.unnes.ac.id/journals/jda/article/view/6560/2096
