Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan studi kasus pada SKPD di Kabupaten Jember. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pemberi mandat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jember, di mana data diperoleh melalui survei kuesioner yang melibatkan 100 responden dari departemen keuangan dan akuntansi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara variabel independen (sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia) dan variabel dependen (kualitas laporan keuangan).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun keberadaan sistem pengendalian internal dianggap penting dalam mendukung pengelolaan keuangan, kualitas pengendalian internal tersebut mungkin belum optimal dalam penerapannya. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pengawasan yang memadai atau ketidakcukupan dalam pelaksanaan kontrol pada setiap transaksi keuangan. Temuan ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal yang kurang efektif tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang penting bagi kredibilitas pemerintah di mata publik. Standar akuntansi yang sesuai memungkinkan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, dapat diandalkan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Kepatuhan ini juga memastikan bahwa laporan keuangan konsisten dan seragam, sehingga memudahkan perbandingan antar entitas pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang ketat menjadi komponen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia juga terbukti memainkan peran yang krusial. Tenaga kerja yang kompeten, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan manajerial, berkontribusi terhadap penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi dan regulasi keuangan yang relevan, yang memungkinkan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan akurat. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi ini, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memenuhi standar yang ditetapkan. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan, yang menggambarkan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dengan menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akurat. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan dan pengelola pemerintahan. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai melalui kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang ketat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di bidang akuntansi dan keuangan, serta memastikan implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan baik. Kedua, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi auditor dan lembaga pengawas dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan di sektor publik, serta membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Penulis: Vio Nanda Kartika, Sri Ningsih
Link: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/62531
Baca juga: CSR dan Kepemilikan Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan Biaya Modal
