UNAIR NEWS – Kecepatan pergerakan informasi di ruang digital menuntut institusi pendidikan untuk memiliki sistem pertahanan reputasi yang taktis dan adaptif. Realitas tersebut melatarbelakangi penyelenggaraan acara Pelatihan Manajemen Krisis 2026: Memperkuat Ketangguhan Institusi dalam Penanganan Isu dan Reputasi. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Universitas Airlangga (UNAIR) di Aula Candradimuka, Gedung Kuliah Bersama (GKB) Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (22/5/2026).
Hadir sebagai pemateri, Hafidz Novalsyah S Ikom M Sc CMO CPR MIPR selaku praktisi Public Relation (PR) di industri maritim mengupas tuntas topik Identifikasi Krisis, Pemetaan Isu, dan Teknik Respon di Lingkungan Kampus. Dalam penjelasannya, Hafidz menegaskan bahwa pondasi utama yang paling krusial dalam mengelola krisis komunikasi di lingkungan universitas adalah kejujuran dan keterbukaan informasi.
Kolektivitas Penanganan Krisis di Media Sosial
Ketika krisis terjadi di media sosial, Hafidz menegaskan bahwa seluruh elemen internal institusi harus saling membantu dan mengambil peran (taking part). Penanganan tidak bisa dibebankan pada satu unit saja.
Ketika jumlah penyebaran (mention) negatif di media sosial semakin ramai, risiko situasi menjadi semakin kritis juga meningkat. Oleh karena itu, penyusunan counter strategy tidak hanya bersifat proaktif, melainkan juga harus reaktif sesuai dengan fakta di lapangan guna meredam disinformasi.
Hafidz menggarisbawahi bahwa aspek risiko keamanan juga harus dipetakan dengan jelas. Lembaga harus memperhatikan aspek cyber security dan menerapkan digital hygiene.
Langkah itu mencakup mitigasi pemetaan risiko keamanan pada akun-akun resmi universitas, serta pencegahan terhadap potensi kebocoran data internal institusi. “Kunci utamanya adalah selalu transparan karena transparansi merupakan bagian dari proses penyelesaian. Ketika ada masalah, institusi jangan lari atau menghindar, tetapi sampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik,” jelasnya.
Bedah Kasus dan Pemetaan Pemangku Kepentingan
Tidak hanya itu, terdapat sesi bedah kasus yang memaparkan bahwa setiap fenomena yang terjadi, baik di ruang digital maupun realitas dunia nyata, menunjukkan bahwa masing-masing individu dan lembaga memiliki kompleksitas masalahnya sendiri. Dalam manajemen krisis, fokus utama humas bukanlah mencari siapa yang benar atau salah secara mutlak. Sebaliknya, penanganan krisis difokuskan untuk mengukur niat (intent) dari isu yang berkembang serta dampak (impact) nyata yang ditimbulkan terhadap reputasi institusi melalui stakeholder mapping (pemetaan pemangku kepentingan) yang akurat.
“Segala yang terjadi di ruang digital maupun realitas nyata menunjukkan bahwa kita semua memiliki kompleksitas masalah masing-masing. Oleh karena itu, penanganan krisis ini bukan lagi tentang mendebat siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana kita mengukur niat dan dampak yang ditimbulkan untuk kemudian memetakan langkah penanganan secara tepat,” pungkasnya. Melalui pemetaan tersebut, institusi dapat menentukan skala prioritas kelompok mana saja yang harus didekati dan diberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga penyelesaian krisis dapat berjalan secara efektif dan terukur.
Penulis: Marissa Farikha Siti Fatimatuzzahra
Editor: Khefti Al Mawalia
