Pemerintah memiliki program jaminan nasional yang dikenal sebagai BPJS untuk memberikan jaminan dan kesejahteraan sosial kepada pkerja migran Indonesia (PMI) baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai konsumen, PMI berhak mendapatkan advokasi yang layak, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Target: Mengetahui bagaimana PMI diperlindungi secara hukum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan upaya hukum yang ditempuh PMI jika haknya tidak dipenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat peraturan hukum yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Perspektif konseptual dan undang-undang digunakan. Ini termasuk meninjau Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang BPJS Keternagakerjaan. Hasil: Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua adalah bentuk perlindungan hukum BPJS. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam dua cara: melalui pengadilan atau secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Cara pertama adalah melalui pengadilan, sedangkan cara kedua adalah dengan cara damai di luar BPSK. BPJS Ketenagakerjaan masih belum melindungi PMI seutuhnya dan masih menyisahkan masalah terkait PMI. Karena PMI harus kembali ke Indonesia terlebih dahulu sebelum dapat menggugat BPJS Ketenagakerjaan, upaya hukum pengguna BPJS Ketenagakerjaan masih belum maksimal. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia tidak membahas cara menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Hasil: BPJS Ketenagakerjaan masih belum melindungi PMI seutuhnya dan masih menyisahkan masalah terkait PMI terkait.

Penulis: Muhammad Gaidy Wiratama, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Mochamad Kevin Romadhona

Jurnal: Implementation of Legal Efforts Consumer Protection and Dispute Settlement of Social – Health Insurance Participants for Indonesian Migrant Workers