Pademi COVID-19 merupakan masalah kesehatan global sejak Januari 2020. Pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi dalam mencegah dan mengendalikan transmisi COVID-19. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya protokol kesehatan. Salah satu komponen dalam protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah adalah pembatasan jarak dan restriksi sosial atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Hal ini bertujuan untuk mencegah makin bertambah lebarnya penyebaran di suatu wilayah. Kegiatan ini dilakukan dengan meminta masyarakat untuk tinggal di rumah dan mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan pencegahan tingkat individu seperti menjaga higenitas diri, meningkatkan imunitas, dan mengontrol penyakit komorbid.
Walaupun demikian, pembatasan sosial berskala besar akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pada Juni 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan Kebiasaan Baru atau New Normal yang harus diimplementasikan di tempat kerja dan industry untuk mendukung kelanjutan bisnis selama masa pandemic. Namun, hal ini menjadi bumerang karena kasus COVID-19, pasca pemberlakuan Kebiasaan Baru, semakin meningkat. Tidak terelakan, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia sejak kebiasaan ini diimplementasikan. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan kasus COVID-19 yang meningkat setiap bulannya dengan rata-rata 30-90% setelah peraturan Kebiasaan Baru ini diimplementasikan. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat Banyuwangi telah memiliki pengetahuan mengenai tindakan pencegahan yang baik namun tidak mengiimplementasikan hal tersebut sebagai perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Banyuwangi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang berhubungan dengan tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, fasilitas kesehatan, dan dukungan dari keluarga, key opinion leader (KOL), dan tenaga kesehatan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Banyuwangi serta dukungan dari KOL dan tenaga kesehatan masih rendah.
Key Opinion Leader pada penelitian ini didefinisikan sebagai pemimpin agama dan ketua RT. Penelitian sebelumnya di Cina menunjukan bahwa penyebaran informasi tentang COVID-19 akan menjadi lebih cepat ketika KOL ikut berpartisipasi. Lebih lanjut, beberapa responden yang menjelaskan bahwa selama mengikuti ceramah agama, mereka tidak membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sosialisasi melalui ceramah agama dapat menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Rumor, hoax, dan konspirasi yang tersirkulasi di masyarakat akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, KOL memiliki peran yang penting sebagai suara lokal yang dapat menggaungkan pesan-pesan kesehatan masyarakat dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk meningkatkan perilaku pencegahan COVID-19. Key Opinion Leader sudah seharusnya tidak hanya diperlakukan sebagai pembawa pesan saja, namun juga sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.
Walaupun saat ini tren kasus COVID-19 telah menurun, terdapat banyak hal yang dapat dipelajari agar kedepannya, kita menjadi lebih siap dalam menghadapai permasalah kesehatan masyarakat lainnya. Melihat pentingnya KOL dalam implementasi tindakan pencegahan COVID-19, sudah sepantasnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun kerjasama dengan KOL untuk membentuk strategi yang tepat agar dapat diimplementasikan oleh masyarakat lokal.
Penulis: Dr. Ernawaty, drg., M.Kes.
