Sejak perjanjian Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) pada tahun 1994, Hak Kekayaan Intelektual (IPR) telah diperkenalkan ke dalam sistem perdagangan internasional, termasuk Indonesia. (Silfi ani, 2022: 11) Adanya Diana Silfi ani, “Informasi Lagu dan Musik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia mewajibkan pemerintah Indonesia untuk memasukkan ketentuan Perjanjian TRIPs ke dalam ketentuan nasionalnya. perundang-undangan. (Roisah,2015:433)
Rumusan Masalah Wacana mengenai masalah ini menyampaikan beberapa permasalahan yang akan dijawab oleh artikel ini: 1. Apa saja permasalahan perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang? 2. Bagaimana rumusan perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia atas potensi pengungkapan rahasia dagang dengan dalih reverse engineering?
Bagian ini menjelaskan permasalahan perlindungan hukum rahasia dagang menurut UU ITS. Bagian ini dimulai dengan menilai kembali perlindungan rahasia dagang dalam hal teks dan konteks terhadap pengungkapan rahasia dagang potensial. Bagian ini membahas penilaian regulasi UU ITS terhadap realitas praktik perlindungan rahasia dagang, khususnya potensi pengungkapan rahasia dagang. Pada subbab selanjutnya, penelitian ini membahas tentang paradoks perlindungan rahasia dagang dalam UU ITS tentang potensi pengungkapan rahasia dagang. Pada bagian ini, penelitian ini membahas tentang paradoks pengaturan perlindungan rahasia dagang dalam UU ITS yang belum sepenuhnya dapat melindungi rahasia dagang dari potensi pengungkapan.
Ad Recte docendum oportet primum inquiry nomina, quia rerum cognitio a nominimbus rerum dependet, suatu postulat hukum klasik yang mendalam, menyatakan bahwa memahami suatu konsep hukum harus dimulai dengan definisi. Atas dasar itu, untuk memahami berbagai bentuk perlindungan dan pelanggaran rahasia dagang, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian rahasia dagang. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU ITS, yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah pengetahuan yang tidak diketahui masyarakat tentang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis, karena bermanfaat bagi kegiatan bisnis dan yang kerahasiaannya dirahasiakan. dilindungi oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau usaha yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh umum.23 Rahasia dagang dapat dilindungi oleh UU ITS jika diklasifikasikan sebagai informasi rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang tepat.
Tidak ada batasan sejauh mana rekayasa balik produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang orang lain dibenarkan oleh UU ITS. Fakta ini memicu sejumlah masalah. Tidak adanya batasan sejauh mana reverse engineering produk hasil penggunaan Rahasia Dagang orang lain dapat dibenarkan dan dikatakan sah menciptakan celah potensial untuk pengungkapan rahasia dagang dengan dalih reverse engineering. . Ada dua cara untuk meningkatkan perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia secara internal dan eksternal. Pertama, secara internal, perlindungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kontraktual. Upaya kedua adalah perumusan proteksi eksternal, khususnya dengan memodifikasi UU ITS. Perubahan dilakukan.
Penulis: Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2550 Faizal Kurniawan, Moch. Marsa Taufiqurrohman and Xavier Nugraha (2022). Legal Protection of Trade Secrets Over The Potential Disposal of Trade Secrets Under The Re-Engineering Precautions, 16(2): 267-282; http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.%25p
