Humas FH (28/11/2025) | Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) kembali menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis simulasi melalui kegiatan role play United Nations General Assembly (UNGA) yang dirancang untuk membawa mahasiswa pada dinamika nyata diplomasi dan hukum internasional. Pada simulasi tahun ini, tema yang diangkat adalah “Rising Sea Level and Its Effects on the Existence of a State,” dimana mengajak mahasiswa untuk mengkaji potensi hilangnya wilayah negara akibat kenaikan permukaan laut, status hukum negara yang kehilangan teritori fisiknya, implikasi terhadap kewarganegaraan, hak maritim, hingga tanggung jawab komunitas internasional dalam memberikan perlindungan, kompensasi, dan mekanisme adaptasi.
Kegiatan berlangsung pada hari Senin (24/11/2025) di beberapa kelas Hukum Internasional, Gedung A.G. Pringgodigdo FH UNAIR. Pada hari pertama ini, setiap delegasi negara menyampaikan national statement sebagai bentuk posisi resmi dalam merespons isu kenaikan permukaan air laut dan dampaknya terhadap eksistensi negara. Para mahasiswa yang berperan sebagai perwakilan negara diminta untuk menjelaskan bagaimana negara mereka memaknai ancaman hilangnya wilayah fisik, baik dari perspektif keamanan, keberlanjutan penduduk, hingga implikasi terhadap kedaulatan. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah apakah Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yang selama hampir satu abad menjadi rujukan definisi negara, perlu direvisi atau ditafsirkan ulang untuk menghadapi situasi ekstrem yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh para perumusnya.
Setelah seluruh negara memaparkan pandangannya, pimpinan sidang mengelompokkan delegasi ke dalam dua blok besar. Kelompok pertama yang mendukung perubahan atau amandemen Pasal 1 Montevideo dan kelompok kedua yang menolak perubahan naskah pasal tersebut. Kedua blok kemudian memasuki sesi negosiasi intensif, menyusun alternatif formula pasal, merumuskan klausul transisi, serta membahas mekanisme pengakuan negara yang terdampak drastis oleh kenaikan permukaan laut. Proses ini berpuncak pada voting ulang terhadap draft resolusi yang telah dinegosiasikan, sehingga mencerminkan praktik nyata diplomasi multilateral di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana kompromi, koalisi, dan argumentasi hukum menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang sah secara internasional.
Baca Juga: FH UNAIR Perkuat Pengembangan Klinik Hukum untuk Perluas Akses Keadilan Masyarakat
Memasuki hari kedua pada Rabu (26/11/2025), setiap delegasi negara kembali berkumpul untuk mempresentasikan solusi konkret berdasarkan hasil voting sebelumnya. Pada tahap ini, negara-negara tidak lagi berdebat soal perlu atau tidaknya revisi Pasal 1 Montevideo, tetapi berfokus pada rancangan mekanisme adaptasi dan perlindungan bagi negara yang terancam kehilangan wilayah akibat kenaikan permukaan air laut. Kemudian, pimpinan sidang mengelompokkan negara-negara dengan solusi yang serupa ke dalam working groups. Kelompok-kelompok ini bertugas menyatukan usulan, menghilangkan duplikasi, menyelaraskan bahasa hukum, dan merumuskan posisi bersama. Pada akhir sesi, setiap working group mulai menyusun draft resolution sebagai landasan final yang akan dibahas bersama di pleno, menandai proses simulasi diplomasi yang sepenuhnya mencerminkan praktik penyusunan resolusi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dengan demikian, kegiatan role play UNGA ini tidak hanya melatih mahasiswa dalam memahami teori hukum internasional, tetapi juga menanamkan keterampilan diplomasi, negosiasi, legal drafting, dan pengambilan keputusan kolektif dalam konteks multilateral. Melalui pembelajaran berbasis simulasi seperti ini, FH UNAIR berkomitmen untuk mencetak sarjana hukum yang tidak hanya unggul dalam analisis, tetapi juga siap menjadi aktor global yang mampu merespons tantangan hukum internasional di tengah perubahan iklim dan dinamika geopolitik modern.
Penulis : Angelique Novelyn Gunadi
Editor : Masitoh Indriani
