Humas FH (27/02/25) | Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) untuk mendukung program penyediaan tiga juta rumah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Hal ini terlihat dalam Seminar Nasional bertajuk “Urgensi Penyediaan 3 Juta Rumah di Indonesia pada Lingkup Jawa Timur” yang menghadirkan Dr. Donny Setyaelvanda, perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dengan penuh keyakinan, Dr. Donny memaparkan ambisi pemerintah di era Presiden Prabowo. “Program prioritas presiden ke-13 menargetkan pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa atau kelurahan setiap tahun, mencapai 2 juta rumah mulai tahun kedua. Di perkotaan, kami menjamin 500 ribu rumah tapak dan 500 ribu rusunami serta rusunawa, sehingga totalnya 3 juta unit hunian nasional,” jelasnya, seraya menyebut lokasi prioritas di 250 kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan BPN untuk status tanah, Kementerian Keuangan dalam hal insentif pajak, dan pemerintah daerah mengenai percepatan perizinan.
REI Jawa Timur menyambut kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai langkah nyata. “Kami sangat bersemangat menjalin sinergi dengan akademisi, khususnya FH UNAIR. Seminar ini membuktikan bahwa kami ingin melibatkan dunia pendidikan untuk mendukung program pemerintah. Dengan edukasi hukum dari UNAIR, kami yakin anggota REI bisa lebih patuh pada regulasi dan terhindar dari sengketa,” ujar Dr. Donny. Ia menyoroti bahwa kemitraan ini akan memperkuat landasan hukum bagi lebih dari 600 perusahaan anggota REI yang mengelola ribuan proyek di Jawa Timur.
Dr. Donny juga menggarisbawahi kontribusi sektor properti terhadap ekonomi. “Dari 2018-2022, sektor ini menyumbang Rp 185 triliun per tahun ke pajak pusat dan membuka 13,8 juta lapangan kerja. Hal ini menunjukkan peran besar kami, dan kami siap berkolaborasi dengan FH UNAIR untuk memastikan pembangunan rumah berjalan lancar dan sesuai aturan,” tuturnya. Ia menyebut usulan peningkatan kuota FLPP dari 200 ribu menjadi 250 ribu unit sebagai dorongan tambahan bagi REI dalam meningkatkan pembelian rumah.
Di Jawa Timur, Dr. Donny mengidentifikasi empat tantangan utama yaitu, keterbatasan prasarana, banyaknya rumah tak layak huni, kurangnya sinergi antar sektor, dan penanganan kawasan kumuh yang baru mencapai 5.468,76 hektar dari total 16.289,65 hektar. “Kami butuh jiwa gotong royong, dan FH UNAIR adalah mitra yang kami andalkan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum serta sengketa yang sering menghambat,” katanya, menegaskan pentingnya kolaborasi ini.
Baca Juga: DPD REI Jawa Timur Gandeng Fakultas Hukum UNAIR Dukung Program 3 Juta Rumah Pemerintah
Tak ketinggalan, Dr. Donny menyinggung peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). “Sengketa perumahan kerap memperparah backlog. Dengan FH UNAIR, kami berharap ada solusi cepat dan tepat agar masyarakat tak lagi kesulitan mendapatkan rumah layak,” tambahnya. Kemitraan dengan FH UNAIR menjadi jembatan emas bagi REI untuk menjawab tantangan hukum di sektor properti.
Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, upaya penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dapat terealisasi dengan lebih cepat dan efektif. Kerja sama antara REI dan FH UNAIR mendukung agenda besar pembangunan perumahan nasional.
Penulis: Jessica Ivana Haryanto
Editor: Masitoh Indriani
