Surabaya, 19 September 2025 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai proyek sosial yang mulia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam tata kelola yang lemah atau bahkan dipolitisasi.

Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com., Pakar Pelayanan dan Kebijakan Publik sekaligus Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), saat menjadi narasumber dalam program Gak Cuma Cangkrukan di JTV, Jumat (19/9/2025).

Menurut Prof. Jusuf, munculnya masalah teknis seperti kasus keracunan di lapangan adalah hal wajar, mengingat program ini masih dalam tahap awal implementasi.

“Ini pengalaman pertama, wajar ya. Ada masalah teknis itu wajar. Yang penting, teknis ini jangan sampai mengalahkan substansinya,” ujarnya.

Gizi dan Kecerdasan Bangsa

Prof. Jusuf menekankan bahwa tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang memadai.

Dengan rata-rata IQ anak-anak Indonesia yang masih berada di bawah 100, program ini menjadi langkah penting agar generasi penerus mampu bersaing di tingkat global.

“Kita harus tahu anak-anak kita rata-rata IQ-nya di bawah 100. Bagaimana bisa bersaing dengan bangsa lain? Salah satunya dengan peningkatan gizi,” tambahnya.

Pentingnya Tata Kelola dan Standarisasi

Prof. Jusuf menyebut MBG sebagai kebijakan rasional (rational choice) yang memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Namun, persoalan terbesar terletak pada tata kelola.

“Jangan diukur kebijakannya. Yang harus didiskusikan adalah bagaimana tata kelolanya,” tegasnya.

Ia menilai standarisasi dalam implementasi menjadi kunci keberhasilan. Proses tersebut memerlukan waktu, konsistensi, dan evaluasi berkelanjutan.

“Standarisasi itu tidak bisa dibuat semalam. Itu proses. Yang kita lakukan harus ditulis, yang ditulis harus dijalankan,” jelasnya.

Jangan Dipolitisasi dan Dibisniskan

Prof. Jusuf juga memberi peringatan tegas agar program MBG tidak dipolitisasi maupun dijadikan ladang bisnis. Menurutnya, program ini adalah proyek sosial murni yang harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Jangan sampai cari keuntungan dari ini. Ini proyek sosial untuk mencerdaskan bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program akan terukur bukan hanya dari popularitas awal, melainkan dari kemampuannya diimplementasikan secara konsisten dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi untuk Keberlanjutan

Prof. Jusuf berharap program MBG dapat berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masa depan.

“Yang penting adalah dapat diterapkan dan masyarakat bisa memetik manfaatnya. Itu membutuhkan daya, upaya, dan komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitasnya,” pungkasnya.

Selain Prof. Jusuf, hadir pula narasumber lain: Cahyo Harjo Prakoso, S.H., M.H. (Anggota Komisi E DPRD Jatim, Fraksi Gerindra), M. Fredy Wahyudi, S.E. (Ketua DPRD Kabupaten Lamongan), serta Rodlia, S.Gz., M.K.M., R.D. (Ahli Gizi RS Kemenkes Surabaya).

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)