Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup hampir 90 persen penduduk Indonesia terbukti meningkatkan akses terhadap layanan keluarga berencana (KB). Namun, sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di British Journal of Midwifery mengungkapkan bahwa pemanfaatan alat kontrasepsi jangka panjang seperti intrauterine device (IUD) dan implan, serta kontrasepsi suntik, masih menunjukkan variasi yang cukup besar di berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini melibatkan 7.855 pasangan usia subur dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2021, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan kontrasepsi di bawah skema JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna (60,2 persen) merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapat subsidi pemerintah. Kelompok pekerja informal tercatat lebih sering menggunakan kontrasepsi suntik dibandingkan IUD atau implan. Selain itu, perempuan berusia 21–35 tahun cenderung lebih memilih kontrasepsi suntik dibandingkan kelompok usia lain. Jenis fasilitas kesehatan juga memengaruhi pola penggunaan: bidan jaringan atau penyedia layanan berbasis komunitas lebih banyak melayani kontrasepsi suntik, sementara penggunaan IUD dan implan relatif lebih rendah.
Peneliti menekankan bahwa variasi ini bukan hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga norma budaya, tingkat pendidikan, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan. Di beberapa daerah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi masih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 17 persen. Sementara itu, preferensi terhadap kontrasepsi suntik di kalangan perempuan usia dewasa muda hingga paruh baya menimbulkan kekhawatiran terkait risiko kesehatan jangka panjang, termasuk potensi penurunan kepadatan tulang.
Studi ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat promosi dan penyediaan layanan KB yang lebih beragam, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang yang lebih aman dan efektif. Peran bidan dan tenaga kesehatan dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi, membangun kesadaran masyarakat, serta memfasilitasi akses layanan reproduksi yang setara. Dengan strategi yang lebih terarah dan sensitif terhadap kondisi sosial budaya, JKN diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan KB untuk mendukung kesehatan ibu-anak dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan 2030.
Penulis: Hidayat Arifin, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
Detil penelitian bisa dilihat di: https://scholar.unair.ac.id/en/publications/use-of-intrauterine-devicesimplants-and-injectables-under-the-uni/
