Negara-negara Asia Tenggara mengalami tantangan serius dalam menghadapi infodemi selama pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh tim akademisi dari Universitas Airlangga dan lembaga mitra ini menyoroti lemahnya respons regional ASEAN dalam menangani penyebaran informasi palsu yang mengancam stabilitas keamanan kawasan. Infodemi, istilah yang merujuk pada penyebaran masif informasi keliru selama krisis kesehatan, disebut telah memperburuk dampak pandemi di Asia Tenggara. Misinformasi mengenai asal-usul virus, efektivitas vaksin, hingga pengobatan palsu menyebar luas di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
ASEAN Terjebak dalam “ASEAN Way”
Penelitian ini menggunakan pendekatan critical constructivism untuk menganalisis respons ASEAN. Ditemukan bahwa prinsip “ASEAN Way” — yang menekankan nonintervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara — justru menjadi penghambat utama dalam penanganan infodemi. Kerangka kerja yang dibuat ASEAN, seperti Joint Declaration on the Framework to Minimize the Harmful Effects of Fake News, dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya bersifat rekomendatif. “ASEAN tidak memiliki mandat supranasional, sehingga tidak bisa memaksa negara anggotanya untuk bertindak seragam,” ujar Fadhila Inas Pratiwi, penulis utama studi ini.
Respons Negara Beragam, Koordinasi Minim
Studi ini juga memetakan respons masing-masing negara ASEAN terhadap infodemi. Singapura dan Brunei dinilai paling efektif, dengan pendekatan berbasis teknologi dan komunikasi publik yang transparan. Sementara itu, negara seperti Myanmar dan Kamboja lebih mengandalkan pendekatan hukum yang ketat, bahkan berisiko mengekang kebebasan berekspresi. Vietnam, misalnya, menerapkan denda hingga 20 juta Dong bagi penyebar informasi palsu, sedangkan Thailand mengeluarkan dekrit darurat yang melarang penyebaran berita yang menimbulkan kepanikan. Namun, studi ini menyoroti bahwa tidak ada koordinasi regional yang signifikan antar negara ASEAN dalam menghadapi infodemi. “Tidak ada standar bersama, tidak ada platform informasi regional yang aktif, dan tidak ada mekanisme sanksi,” tambah Pratiwi.
Rekomendasi: Reformasi Struktural dan Digitalisasi
Penulis jurnal merekomendasikan tiga langkah utama untuk memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi infodemi di masa depan: Pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab menangani infodemi di tingkat regional; Penyusunan pedoman teknis terintegrasi yang mencerminkan kebutuhan mayoritas negara anggota; Pengembangan platform digital bersama untuk berbagi informasi, memantau kinerja, dan menyebarkan praktik terbaik.
“Infodemi bukan hanya tantangan teknis, tapi juga ancaman strategis terhadap arsitektur keamanan kawasan,” tegas studi tersebut.
Dengan meningkatnya risiko krisis kesehatan akibat perubahan iklim dan pandemi di masa depan, ASEAN dituntut untuk bertransformasi dari organisasi diplomatik konvensional menjadi entitas yang adaptif dan tanggap terhadap tantangan informasi global.
Penulis: Fadhila Inas Pratiwi
Sumber: Pratiwi, F. I., Hennida, C., Susanto, S. R., Mikhael, P., Totokusumo, R. A., & Viona, D. (2024). COVID-19 infodemic in Southeast Asia: regionalism approach and responses. Asian Security, 20(3), 158–176. https://doi.org/10.1080/14799855.2025.2500091
