UNAIR NEWS – Seusai menjalani visitasi di RSPAD Gatot Soebroto, rombongan FK UNAIR disambut oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa, SE MA MSc MPhil PhD di Markas Besar TNI, di Jakarta. Dalam kunjungan itu dilakukan dialog mengenai hasil visitasi dan tindak lanjut pendidikan hybrid untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Hybrid khusus untuk dokter militer.
Dekan FK UNAIR, Prof Dr Budi Santoso dr SpOG(K) menegaskan, 9 prodi FK UNAIR siap untuk menjalankan perkuliahan hybrid ini. Dekan menyebut, paling tidak dalam setiap penerimaan PPDS baru.
“Artinya masing-masing prodi akan menerima antara 3-4 PPDS,” terangnya pada Rabu (13/4).
Dekan berharap, dengan pembatasan kuota ini, dokter militer yang mendaftar menjadi dokter PPDS Hybrid di FK UNAIR adalah dokter pilihan. Artinya terseleksi dari kompetensi maupun kesesuaian minat.
“Kami juga berharap, karena kuotanya ada 30, paling tidak yang diseleksi antara 50 atau lebih. Jika belum mencapai yang ditargetkan, proses seleksi diperpanjang,” tambahya.
Sejauh ini, 9 prodi di FK UNAIR yang menyatakan siap menerima PPDS hybrid dari militer antara lain dari prodi ilmu bedah, bedah saraf, anestesi dan reanimasi serta pediatri. Selain itu juga ada obstetri dan ginekologi, radiologi, Kardiologi dan Bedah Vaskular, Ilmu Penyakit dalam dan Bedah Plastik dan Rekonstruksi dan Estetik.
Dekan menyebut, seleksi penerimaan PPDS baru akan dimulai pada Juli 2022. Sehingga TNI masih memiliki tiga bulan untuk memberikan informasi ini serta mempersiapka para calon PPDSnya. Jenderal Andika menegaskan, TNI akan membiayai dana hibah awal bagi mahasiswa PPDS nya. Ia berharap, dengan bantuan ini juga bisa mendorong PPDSnya untuk memperdalam ilmu di FK UNAIR. Ia juga meminta kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), untuk menginformasikan ini kepada dokter militernya.
Berdasarkan para pimpinan sebenarnya banyak dokter militernya yang mendaftar untuk melanjutkan studi PPDS baik di FK UNAIR maupun kampus lain. Namun tak sedikit yang gugur dalam seleksi. Misalnya karena kurang memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan atau dalam ujian.
“Karenanya dengan kerjasama dengan FK UNAIR ini, kami akan mengupayakan agar mereka yang benar-benar serius akan dibantu untuk masuk. Tentu jika memenuhi persyaratan yang ada,” ujarnya.
Adapun beberapa poin yang diseleksi dalam penerimaan PPDS adalah tes potensi akademis, kondisi psikologis dan transkrip nilai S1 yang harus memenuhi standar. Andika berharap, pendidikan pDS hybrid ini, mampu meningkatkan kompetensi dokter-dokter militer di Indonesia, memperkuat rumah sakit militer yang berdampak langsung pada penyetaraan distribusi dokter militer yang ada di Indonesia.
“Kami juga berharap ini bisa menjadi percontohan bagi institusi lain sehingga membantu permasalahan distribusi dokter spesialis di Indonesia,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, UNAIR dan TNI menandatangani MoU tentang pendidikan hybrid untuk dokter TNI. Pendidikan hybrid ini maksudnya semua standar akademis mulai dari penerimaan, kurikulum, kompetensi dan kriteria kelulusan mengikuti standar yang ditetapkan FK UNAIR. Hanya saja proses pendidikannya tidak dilakukan layaknya PPDS pada umumnya di rumah sakit pendidikan utama FK UNAIR, namun di beberapa rumah sakit milik TNI.
“Sementara ini ada tiga rumah sakit TNI yang akan digunakan sebagai wahana pendidikan. Antara lain RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan RS TNI AD Madiun,” ujarnya.
Penulis: Ismaul Choiriyah
