Akreditasi perguruan tinggi Kesehatan Masyarakat dapat menjamin mutu institusi Pendidikan tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selain itu juga menjamin peserta uji kompetensi akan lulus ujian. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa semakin baik akreditasi institusi, semakin besar peluang mereka untuk lulus ujian Kompetensi. Oleh karena itu, tes ini dapat menjadi indikator yang baik untuk status akreditasi institusi Kesehatan Masyarakat yang dapat digunakan untuk menguji kualitas lulusan kesehatan masyarakat.
Uji kompetensi yang bermutu tinggi perlu dilakukan dan dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran, yang diintegrasikan ke dalam sistem Pendidikan. Uji kompetensi mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap Kesehatan pekerja sesuai standar profesional. pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Kementerian Kesehatan: Peraturan No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, bahwa mereka harus mengambil ujian Kompetensi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Standar profesional digunakan untuk memastikan keamanan pasien atau komunitas. Dalam konteks ini, Ujian kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi, dan Peraturan Bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan Perguruan Tinggi.
Tujuan dilaksanakannya uji kompetensi bagi lulusan Sarjana Kesehatan masyarakat di perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 1) memastikan lulusan memiliki kompetensi tingkat nasional dan melayani masyarakat dengan standar yang tinggi; 2) menguji pengetahuan dan keterampilan lulusan; 3) menilai kompetensi lulusan dalam mengelola Kesehatan Masyarakat secara efektif dan efisien.
Penulis: Santi Martini
Sumber: https://pasithee.library.upatras.gr/academia/article/view/3949
