UNAIR NEWS – “Hanya dengan pendidikan bermutu, bangsa Indonesia akan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pendidikan adalah kunci dari segalanya,” tutur Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof Dr Fauzan MPd dalam kegiatan Sidang Paripurna MSA PTN-BH di UNAIR.
Ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi pondasi utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan bangsa. Revitalisasi peran pendidikan tinggi dinilai penting untuk meningkatkan mutu, akseptabilitas, serta kemampuan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, penguatan kelembagaan dan tata kelola tridarma perguruan tinggi perlu dijadikan pedoman utama dalam menjalankan perguruan tinggi di tengah tantangan nasional dan global.
“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan revitalisasi pendidikan tinggi. Revitalisasi memerlukan modal yang kuat, terutama modal empiris berupa data yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan arah pengembangan perguruan tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Fauzan mengingatkan amanat Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi dipandang sebagai penyangga utama peradaban bangsa dan pusat pembentukan manusia yang berkarakter luhur.
“Saya kira kita semua paham bahwa perguruan tinggi adalah penyangga kuat lahirnya peradaban bangsa. Maka, jika perguruan tinggi berada dalam kondisi yang baik dan unggul insyaallah peradaban bangsa ini jg akan menjadi unggul,” ucapnya.
Revitalisasi Pendidikan
Dalam paparannya, Prof. Fauzan juga menyampaikan sejumlah data empiris pendidikan tinggi di Indonesia sebagai dasar perlunya revitalisasi. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 4.416 perguruan tinggi, dengan 303.067 dosen dan 9.967.487 mahasiswa. Sebaran mahasiswa masih didominasi program studi sosial humaniora serta sains dan teknologi, sementara pemerintah terus mendorong penguatan program berbasis STEM.
Ia juga mengatakan bahwa pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi tiga persoalan utama. Yakni mutu, relevansi, dan akses. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara nasional masih berada di kisaran 32 persen, sementara di Jawa Timur tercatat 31,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan tantangan serius dalam perluasan akses pendidikan tinggi.
Upaya peningkatan APK selama ini banyak mengandalkan skema beasiswa, seperti KIP-K, beasiswa pusat dan daerah, serta dukungan filantropi. Namun, Prof. Fauzan menilai skema tersebut perlu lebih diarahkan untuk mendorong kelompok masyarakat yang belum memiliki akses dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Pendidikan Tinggi Harus Adaptif
Selain akses, perguruan tinggi juga dituntut untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan Generasi Z, yang mengharapkan pendidikan dengan keahlian spesifik dan aplikatif, keterhubungan dengan dunia industri, kepastian kerja setelah lulus, serta fleksibilitas dan keberlanjutan sistem pendidikan.
Prof Fauzan menekankan bahwa revitalisasi pendidikan tinggi harus diarahkan pada penguatan pengelolaan tridarma perguruan tinggi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk terus menciptakan keunggulan dan kebaruan (novelty), menghasilkan nilai kesejahteraan, serta membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Keempat aspek tersebut menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bertahan, adaptif, dan relevan dalam menjawab tantangan masa depan,” pungkasnya.
Penulis: Khefti Al Mawalia
