UNAIR NEWS – Indonesia terus mengupayakan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Berbagai bencana yang melanda Indonesia dalam kurun waktu terakhir menjadi pengingat untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap darurat iklim.
Lewat Focus Group Discussion (FGD) Bersama MPR RI dengan Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Universitas Airlangga (UNAIR), menjadi perguruan tinggi yang berperan strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (11/9/2026) di Bali Room, Gedung ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B UNAIR.
Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah Bahas RUU Perubahan Iklim
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Prof Dr Ardianto SE Ak MSi CMA CA, menyambut hangat kehadiran wakil ketua MPR RI, Dr. Eddy Soeparno sebagai langkah menampung aspirasi akademisi pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim dan sinergi pembangunan berkelanjutan antara institusi dengan lembaga negara. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan menjadi isu multidimensional yang tidak dapat selesai apabila setiap unsur masih mengedepankan ego sektoral.
“Pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan bahkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat menunjukkan bahwa perubahan iklim sesungguhnya adalah persoalan multidimensional yang menjadi tanggung jawab kita,” ungkapnya.
Di samping itu, Dr Eddy Soeparno menyebut bahwa berkunjung ke UNAIR merupakan bagian dari riset aspirasi MPR dalam menyerap masukan dari kalangan institusi perguruan tinggi. Nantinya, segala masukan atau aspirasi akan dikaji kembali oleh Badan Keahlian DPR RI sebagai pilar materi yang mendukung penyusunan RUU. “Hari ini kita membahas regulasi pengendalian perubahan iklim. Termasuk upaya memperkuat transisi energi melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan,” ucapnya.
Perkuat Aspek Keadilan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Lebih lanjut, Senior Advisor CESGS UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu memperhatikan tiga aspek penting. Tiga aspek tersebut yakni pertahanan nasional, ketahanan nasional, dan pengenalan keadilan. Menurutnya, poin ketiga memiliki dampak secara signifikan dalam penanganan perubahan iklim.
“Keadilan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Area kebijakan hijau ini perlu penguatan kapasitas dan reputasi, dan tentu saja menjaga legitimasi sosial. Transisi yang tidak adil dapat melemahkan legitimasi dari kebijakan iklim, secanggih apa pun itu,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh pihak yang paling berkontribusi dan mendapat keuntungan dari sumber emisi harus memikul kewajiban yang lebih besar ketimbang kelompok yang terdampak dan rentan. Dalam persoalan ini, aspek keadilan iklim menjadi pamungkas penting guna menghadirkan perlindungan bagi kelompok terdampak.
Melalui sesi FGD bersama MPR, UNAIR tidak sekadar membuka ruang dialog antar institusi dan pemerintah, melainkan turut andil dalam menyumbang perspektif akademik guna mewujudkan pengendalian perubahan iklim yang adil.
Penulis: Amelia Farah P.I
Editor: Ragil Kukuh Imanto
