UNAIR NEWS – Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) menghadirkan tantangan besar bagi tata kelola pendidikan tinggi dan masa depan demokrasi. Merespons dinamika tersebut, Departemen Politik Universitas Airlangga (UNAIR) menjadi tuan rumah Temu Nasional dan Milad Satu Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) pada Senin (2/11/2026) di Hall Ternate, ASEEC Tower, Kampus B Dharmawangsa UNAIR.
Kegiatan nasional bertajuk Arah dan Masa Depan APSIPOL dalam Merespons Perkembangan Kebijakan Pendidikan Tinggi ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, Prof Badri Munir Sukoco SE MBA PhD, sebagai pembicara utama. Forum ini dihadiri pimpinan asosiasi, dekan, pengelola program studi, serta akademisi ilmu politik se-Indonesia.
Tiga Pilar dan Tantangan Disrupsi AI
Prof Badri menegaskan bahwa perguruan tinggi harus memegang tiga pilar utama kebijakan Kemdiktisaintek, yaitu inklusif, adaptif, dan berdampak. Adaptabilitas menjadi kebutuhan mendesak di tengah laporan World Economic Forum yang memproyeksikan hilangnya 134 juta pekerjaan dan munculnya 89 juta lapangan kerja baru berbasis teknologi.
Ia juga mengungkap urgensi penataan kurikulum secara nasional, mengingat Kemdiktisaintek mencatat terdapat 3.927 program studi di Indonesia yang memiliki nol mahasiswa dalam dua tahun terakhir.
“Kita tidak bisa bertahan hanya dengan menawarkan kurikulum lama. Dosen yang lulus belasan tahun lalu tidak boleh lagi mengajar Generasi Z hanya berbekal literatur lama tanpa memperbarui kapabilitasnya untuk menjawab tantangan masa depan,” tegas Prof Badri.
Skema Major-Minor dan Profil Kelulusan Baru
Guna meningkatkan relevansi lulusan tanpa menambah beban administrasi pembukaan prodi baru, Prof Badri mendorong penerapan skema major-minor. Melalui pendekatan ini, mahasiswa mengambil keahlian utama (major) Ilmu Politik yang dipadukan dengan spesialisasi pendukung (minor) seperti big data analytics, data science, atau cyber security.
Lebih lanjut, langkah tersebut dirancang untuk melahirkan profil kelulusan baru yang presisi, seperti Data-driven Policy Analyst, Change Leader, Smart City & Public Innovation Specialist, hingga Cyber Governance & Digital Regulation Analyst.
Selain perombakan kurikulum, Kemdiktisaintek menetapkan kewajiban alokasi lima persen dari dana masyarakat dalam kontrak kinerja rektor khusus untuk program reskilling dan upskilling dosen. Di saat yang sama, alokasi beasiswa pemerintah seperti LPDP diselaraskan dengan delapan industri strategis nasional demi mewujudkan kemandirian bangsa.
“Perguruan tinggi harus memposisikan diri sebagai assistant of development bagi pemerintah. Kita tidak cukup hanya bertemu dan mencetak lulusan, tetapi harus memastikan riset dan keilmuan politik menerjemahkannya menjadi dampak nyata bagi perubahan sosial masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: M Yasir Dharmawan Diniy
Editor: Khefti Al Mawalia
