Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan pengungkapan nonfinansial semakin meningkat di kalangan investor dan pemangku kepentingan. Tren ini muncul sebagai respons terhadap krisis keuangan, skandal remunerasi, dan meningkatnya kekhawatiran tentang dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan. Misalnya, Indonesia diguncang oleh salah satu skandal perusahaan terbesar dalam sejarahnya pada tahun 2006. Skandal tersebut menyebabkan investor dan pemangku kepentingan mulai menuntut informasi nonfinansial yang lebih transparan dari perusahaan. Mereka tidak hanya ingin mengetahui laporan keuangan, tetapi juga laporan tentang dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan, langkah-langkah mitigasi risiko, dan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, di Malaysia ada skandal 1MDB. Skandal yang melibatkan berbagai bentuk penipuan, pencucian uang, dan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Malaysia.
Menanggapi skandal-skandal tersebut, para pemangku kepentingan mulai menuntut lebih banyak informasi nonfinansial dari perusahaan dan badan pemerintah. Mereka menginginkan laporan yang mencakup praktik tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan dampak sosial dan lingkungan dari investasi dan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, investor semakin mencari data nonfinansial untuk membuat keputusan bisnis yang tepat (Ittner & Larcker, 1998). Pergeseran ini telah menarik perhatian yang signifikan dari komunitas akademis dan bisnis, khususnya mengenai manfaat dan kualitas pengungkapan nonfinansial.
Metode dan Temuan
Dr. Ardianto dan rekan-rekan Memanfaatkan perusahaan publik yang terdaftar di setiap negara selama periode 2019–2021 dengan total 559 observasi firm-year. Studi ini menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh CEO dari keluarga pendiri atau pemilik cenderung mengungkapkan lebih banyak aktivitas ESG yang positif. Hal ini terjadi karena CEO keluarga sering kali memiliki pandangan jangka panjang, perhatian terhadap reputasi dan warisan keluarga, dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam memastikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, dalam konteks penerapan pengenaan insentif pajak selama pandemi global, studi ini menemukan bahwa perusahaan akan lebih cenderung mengungkapkan tentang aktivitas ESG mereka ketika negara tersebut berkontribusi pada program insentif pajak, yang menghasilkan lebih banyak alokasi anggaran untuk kegiatan ramah lingkungan, seperti CSR yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam menangani masalah ESG.
Pemberlakuan insentif yang kurang optimal berdampak pada alokasi anggaran untuk keterlibatan perusahaan dalam isu ESG yang semakin kurang proaktif. Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan bahwa pengungkapan ESG oleh perusahaan keluarga akan lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat politik yang relatif lebih stabil dan kondisi pemerintahan yang efektif dalam menangani masalah hukum dan peraturan. Penelitian ini menjadi referensi mengenai upaya regulasi untuk mendorong perusahaan mengungkapkan informasi ESG mereka secara penuh. Kami membuktikan bahwa negara-negara yang mengharuskan dan tidak mengharuskan perusahaan untuk menangani masalah ESG memiliki dampak yang lebih besar. Dampak tersebut pada perusahaan dengan kondisi regulasi yang menekankan kewajiban untuk mengungkapkan informasi ESG. Terakhir, penelitian ini kuat melalui serangkaian uji endogenitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian menghindari masalah kausalitas. Kami menerapkan kuadrat terkecil dua tahap Heckman (1979), pendekatan penyeimbangan entropi, dan metode momen umum menggunakan estimasi Arellano–bond.
Penulis: Dr. Ardianto, S.E., Ak., M.Si.
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bsd2.409
