Pemerintah Republik Indonesia telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), yaitu dengan mengembangkan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Upaya pemerintah dilakukan dengan menerbitkan INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan e-Government (RI, 2003). Pelaksanaan e-government di pemerintahan daerah berbeda satu sama lain, sehingga tingkat keberhasilannya juga berbeda. Kondisi ini diatasi dengan mewajibkan pemerintah daerah menerapkan e-government sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (RI, 2018). Beberapa pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur telah menerapkan e-government dan mendapatkan penghargaan regional, nasional, dan internasional.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh para peneliti, jelas bahwa tidak ada penelitian yang meneliti keterkaitan antara TI dan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi yang menyangkut pelaksanaan investasi TI berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi atau perusahaan menciptakan kemampuan mereka dengan menggunakan sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Investasi TI dalam suatu organisasi atau perusahaan diharapkan dapat meningkatkan Kemampuan Organisasi, yang kemudian akan mengikuti peningkatan kinerja organisasi. Semakin tinggi investasi IT akan memperbesar Organizational Capability sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Teknologi Informasi adalah salah satu sumber daya yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Nilai Teknologi Informasi lebih baik dijelaskan dengan kemampuan Organisasi daripada tanpa Kemampuan Organisasi sebagai variabel mediasi.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang peran Kemampuan Organisasi dalam memediasi hubungan antara investasi Teknologi Informasi dan kinerja organisasi di pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Unit analisis untuk penelitian ini adalah tingkat organisasi, yaitu kabupaten/kota. Responden dari Perangkat Daerah yang telah ditentukan akan mewakili masing-masing kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas 1) instansi; 2) tubuh; 3) selain layanan dan agensi; 4) perangkat teritorial. Sampel penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Setiap pemerintah kabupaten/kota diberikan 16 kuesioner, dan masing-masing OPD mendapatkan empat kuesioner, sehingga sebanyak 608 kuesioner dibagikan. Karena ada daerah yang mengembalikan lebih dari 16 kuesioner karena menggandakan diri, maka jumlah kuesioner yang dibagikan menjadi 613.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikembangkan. Kemampuan organisasi terbukti sebagian positif memediasi pengaruh investasi TI terhadap kinerja organisasi di pemerintah daerah. Analisis lebih lanjut menggunakan model lengkap membuktikan bahwa Kemampuan Organisasi bersama-sama sepenuhnya memediasi pengaruh investasi TI terhadap Kinerja Organisasi di pemerintah daerah. Investasi TI di pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan kapasitas Kemampuan Organisasi dalam bentuk 1) kemampuan bertindak dan berkomitmen; 2) kemampuan untuk menyampaikan tujuan pembangunan; 3) kemampuan beradaptasi dan peningkatan diri; 4) kemampuan untuk berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal; 5) kemampuan untuk mencapai koherensi visi, strategi dan konsistensi kebijakan. Peningkatan kapasitas kapabilitas organisasi akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini berkontribusi pada dukungan teoritis dan empiris yang menunjukkan bahwa Kemampuan Organisasi sebagai pendekatan organisasi memiliki peran untuk bermain pada pengaruh investasi TI dengan kinerja organisasi di pemerintah daerah. Pemerintah sebagai regulator harus lebih cepat dalam memberikan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir implementasi IT di pemerintah daerah. Kepala daerah harus menyertakan komitmen penerapan IT dalam perumusan misi. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi IT harus mampu menciptakan atau meningkatkan Kemampuan Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasinya. Keterbatasan penelitian ini adalah sifat sampel dari metode convenience sampling memungkinkan pembatasan generalisasi hasil penelitian, data dari metode survei yang memungkinkan bias, SEM-PLS tidak mampu menganalisis model struktural jika ada hubungan nonrekursif atau timbal balik.
Penulis: Prof. Dian Agustia, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:
Supratiwi, Wiwik. Agustia, Dian. Sridadi, Ahmad Rizki. Abdullah, Muhammad Syukri. Hanapiyah, Zulkefli Muhammad. Najihah, Irfah. 2023. ” The Impacts of Information Technology Investment and Organizational Capabilities on Organizational Performance: Evidence from Indonesian Public Sectors”. Journal of System and Management Sciences, Vol. 13 (2023) No. 6, pp.458-483. doi:10.33168/JSMS.2023.0627
