Ketidakpastian ekonomi berdampak terhadap kinerja perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini tampak pada hasil studi yang mengidentifikasi hubungan negatif antara ketidakpastian ekonomi dan kinerja BPR dan BPRS yang banyak memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.
Hasil studi menunjukkan bahwa dampak ketidakpastian lebih parah terhadap BPR daripada BPRS. Temuan tersebut menunjukkan bahwa BPRS di Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih besar terhadap kondisi yang tidak pasti, yang sebagian besar disebabkan oleh kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sesuai dengan Syariah. Prinsip-prinsip ini, yang melarang kegiatan spekulatif dan investasi berisiko tinggi tertentu, memperkuat kepatuhan terhadap mekanisme standar Syariah, yang memungkinkan BPRS untuk mengadopsi pendekatan yang lebih selektif dan efektif terhadap manajemen risiko selama periode ketidakstabilan ekonomi.
Berdasarkan temuan-temuan ini, studi ini menawarkan tiga implikasi yang signifikan. Pertama, hasilnya menyoroti bahwa bank-bank yang lebih kecil juga rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi. Untuk memastikan sistem keuangan yang seimbang, penting untuk fokus pada stabilitas lembaga keuangan berbasis masyarakat di samping bank-bank skala besar. BPR dan BPRS sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan menawarkan layanan kepada populasi yang sering kali kurang terlayani atau dikecualikan oleh bank yang lebih besar.
Meskipun BPR berskala lebih kecil, ketidakstabilannya dapat menyebabkan kesulitan keuangan lokal, yang dapat menyebar melalui rantai pasokan dan memengaruhi pasar yang lebih besar. Petani dan bisnis pedesaan sering berinteraksi dengan pasar perkotaan dan nasional. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan pedesaan dengan demikian dapat secara tidak langsung memengaruhi bank yang lebih besar dan ekonomi yang lebih luas.
Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko ekonomi makro, strategi mendasar, seperti memantau prakiraan inflasi, harus dinilai secara rutin. Bank pedesaan dapat memasukkan prakiraan inflasi oleh otoritas moneter ke dalam model penilaian kredit mereka untuk menyesuaikan kriteria pinjaman, khususnya untuk sektor yang sensitif terhadap inflasi (misalnya pertanian dan usaha kecil). Dengan menggunakan prakiraan inflasi, BPR dapat menetapkan suku bunga yang mencerminkan tren inflasi yang diharapkan, memastikan margin laba yang berkelanjutan dan mengurangi risiko gagal bayar selama ketidakpastian ekonomi.
Kedua, manajer risiko BPR harus secara proaktif mengurangi risiko jangka pendek yang terkait dengan guncangan ekonomi dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti meningkatkan manajemen likuiditas dan mempertahankan cadangan modal yang memadai. Namun, strategi ini harus dicapai dengan pemantauan yang ketat. Misalnya, otoritas moneter dapat mendukung upaya ini dengan menerapkan langkah-langkah makroprudensial, termasuk persyaratan modal yang lebih ketat atau standar pinjaman yang lebih ketat, untuk mencegah ketidakstabilan keuangan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga inflasi dalam batas yang dapat diterima. Di sisi lain, otoritas jasa keuangan harus mengklasifikasikan dan menganalisis pola ketidakpastian sebagai early warning system (EWS) yang dapat memengaruhi rekening internal bank pedesaan.
Pendekatan proaktif ini dapat secara efektif memfasilitasi evaluasi menyeluruh terhadap potensi dampak jangka panjang dari ketidakpastian ekonomi, yang memungkinkan bank-bank pedesaan untuk membangun ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan ekonomi di masa mendatang. Ketiga, para pembuat kebijakan harus bekerja sama dengan otoritas keuangan dan akademisi untuk mengembangkan strategi yang efisien yang memperkuat ketahanan lembaga keuangan pedesaan selama guncangan ekonomi.
Peningkatan kerangka regulasi sangat penting, khususnya dalam mengelola aset produktif, menetapkan persyaratan modal minimum, dan menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif untuk bank-bank pedesaan, dengan fokus khusus pada BPRS. Selama periode ketidakpastian, BPRS dapat memperoleh manfaat dari berbagai skema pembiayaan. Transisi dari skema berbasis certainty seperti Murabahah, Ijarah, Istishna, dan Qardh, ke skema berbasis uncertainty Musyarakah dan Mudharabah harus dipantau secara ketat. Optimalisasi pembiayaan ini berpotensi dapat mengurangi risiko dan menjaga stabilitas dalam kondisi yang tidak pasti.
Meski demikian, studi ini juga mengakui adanya keterbatasan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Analisis ini terutama bergantung pada rata-rata tunggal, yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap variasi di berbagai bank pedesaan di berbagai wilayah. Memperluas cakupan untuk mencakup beragam sampel BPR dari berbagai wilayah dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi efisiensi dan perbedaan regional.
Penulis: Imron Mawardi, Mohammad Haidar Risyad, M. Ubaidillah Al Mustofa
Naskah lengkap bisa dibaca di:
Assessing the impact of economic uncertainty on Indonesia’s rural bank stability, Journal of Islamic Accounting and Business Research, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jiabr-05-2024-0175/full/html#:~:text=This%20study%20identifies%20a%20negative,predominantly%20serve%20underserved%20financial%20segments.
