Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai mengapa seseorang dengan pengalaman militer dapat direkrut ke dalam dewan direksi perusahaan. Pertama, personel militer dikenal memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan dan berharga untuk kepemimpinan perusahaan. Duffy (2006) menemukan bahwa CEO dengan pengalaman militer cenderung memiliki kemampuan kepemimpinan yang komprehensif seperti kerja sama tim, keterampilan organisasi, dan kemampuan untuk menetapkan tujuan khusus. Kellogg Insight (2019) juga menyatakan bahwa profesi militer menghasilkan alumni yang cocok untuk bisnis. Selain itu, penelitian telah menemukan bahwa direktur militer memiliki dampak positif pada pasar modal.
Perusahaan dengan direktur militer lebih sedikit kemungkinan terlibat dalam aktivitas korporat yang curang (Benmelech & Frydman, 2015), kurang agresif dalam menghindari pajak (Law & Mills, 2017), memiliki praktik investasi yang lebih efisien (Ullah et al., 2022), lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Nasih et al., 2019), dan memiliki praktik tata kelola perusahaan yang lebih kuat (Lin et al., 2021).
Kedua, direktur militer mungkin memiliki karakteristik yang mirip dengan direktur yang terhubung secara politik. Indonesia adalah contoh yang sangat baik dari sistem politiknya, yang memiliki akar sejarah dalam keterlibatan militer. Presiden Indonesia sebagian besar terdiri dari jenderal atau mantan jenderal militer. Fisman (2001), yang menulis salah satu studi awal tentang koneksi politik, mengidentifikasi banyak perusahaan yang terhubung dengan Presiden Suharto, presiden kedua Indonesia dan mantan jenderal militer.
Pada era Presiden Suharto, militer juga menawarkan koneksi yang berpotensi menguntungkan bagi perusahaan, seperti mendapatkan izin impor, konsesi utang, dan hak monopoli (Lowry, 1996; Mietzner & Misol, 2012). Namun, literatur yang berkembang juga telah menemukan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik berdampak negatif pada pasar modal karena mereka mengurangi kinerja perusahaan (Jaffar & Abdul-Shukor, 2016), cenderung memiliki risiko inheren yang tinggi (Gul, 2006), dan tata kelola yang lebih lemah serta kurang transparansi (Chaney et al., 2011).
Mirip dengan studi-studi ini, koneksi militer juga telah terkait dengan leverage yang lebih tinggi (Lin et al., 2021), manajemen pendapatan yang lebih banyak (Harymawan, 2020), pengungkapan informasi lingkungan yang lebih sedikit (Chen et al., 2021), dan pemantauan yang lebih lemah (Li & Rainville, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Harymawan, dkk menambah kontribusi pada literatur ini dengan mengeksplorasi hubungan antara direktur militer dan biaya audit.
Metode Penelitian dan Hasil
Kami menggunakan Indonesia sebagai pengaturan penelitian kami karena angkatan militer mereka memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan dalam bisnis. Sampel kami mencakup 898 observasi perusahaan tahun-firm dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Kami mendokumentasikan hubungan negatif antara koneksi militer dan biaya audit. Hal ini konsisten dengan auditor menilai risiko audit yang lebih rendah, melakukan audit yang lebih singkat, dan mengenakan biaya audit yang lebih rendah kepada perusahaan yang dipimpin oleh individu dengan pengalaman militer.
Untuk memastikan ketangguhan hasil kami, kami melakukan tes tambahan untuk mengatasi masalah potensial terkait endogenitas. Pertama, kami melakukan uji ketangguhan dengan menggunakan Coarsened Exact Matching (CEM) dan hasil kami tetap konsisten. Kedua, kami menganalisis berbagai jenis koneksi militer berdasarkan afiliasi militer mereka dan jenis posisi dalam dewan direksi (Nasih et al., 2019). Kami menemukan bahwa hasil kami paling kuat untuk pengalaman militer di dewan direksi dan untuk pengalaman militer dari Angkatan Darat.
Penulis: Prof. Iman Harymawan, S.E., MBA., Ph.D.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAEE-06-2022-0158/full/html
