UNAIR NEWS – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan BBM satu harga akan dapat terwujud pada tahun 2027. Pernyataan tersebut Luhut keluarkan saat acara Economic Outlook 2025 di Jakarta pada Kamis (20/02/2025). Ia menyatakan bahwa pemerintah akan berhenti memberikan subsidi BBM. Rencananya, subsidi itu akan pemerintah berikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dosen Administrasi Publik UNAIR, Agie Nugroho Soegiono SIAN MPP memberi tanggapannya terkait rencana kebijakan tersebut. Agie sepakat bahwa subsidi harus tepat sasaran, sehingga ia menyoroti pentingnya mekanisme yang transparan dan berbasis data yang akurat. Apalagi saat ini belum ada mekanisme yang ketat untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Uang yang dianggarkan untuk mensubsidi itu harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di sini mekanismenya harus transparan dan berbasis data yang sangat akurat, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan,” jelas Agie.
Dampak Kebijakan
Menurut Agie, kebijakan BBM satu harga berpotensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar Jawa, khususnya di daerah terpencil. Masyarakat di daerah terpencil biasanya mendapat harga BBM yang lebih tinggi karena kurangnya infrastruktur yang menunjang distribusi. Meski demikian, Agie tetap menegaskan pentingnya upaya pemerintah memenuhi kebutuhan infrastruktur agar biaya operasional tidak membengkak.
“Masyarakat di daerah terpencil harus didukung bukan hanya dengan satu harga, tetapi juga dengan infrastruktur yang diperkuat agar pasokan BBM bisa stabil dan biaya operasional tidak meningkat. Karena memang BBM harganya jadi tinggi di luar Jawa karena pasokannya sulit dan cara sampai ke daerah terpencil itu susah,” tutur Agie.
Agie mengungkapkan bahwa sektor transportasi dan industri kecil akan merasakan dampak langsung dari penghapusan subsidi BBM ini. Dengan kebijakan ini, terdapat potensi peningkatan biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya subsidi tarif angkutan umum agar masyarakat memiliki alternatif lain untuk melakukan mobilisasi.
Transisi Kebijakan
Lebih lanjut, Agie memberikan pandangannya mengenai cara agar transisi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintah perlu membuat skema bagi pelaku usaha kecil dan sektor yang terdampak sehingga harga barang tidak meningkat secara signifikan. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi intensif yang melibatkan masyarakat agar semua pihak siap terhadap transisi harga ini.
“Ini merupakan langkah besar untuk keadilan energi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya akan tergantung bagaimana kesiapan infrastruktur, akurasi data, dan pengawasan yang ketat. Jika tiga hal itu diterapkan, maka BBM satu harga akan menciptakan ekonomi yang lebih efisien dan berkeadilan,” pungkas Agie.
Penulis: Khumairok Nurisofwatin
Editor: Edwin Fatahuddin
