Sampai saat ini TB tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, yang menempati peringkat ketiga tertinggi dalam beban TB di dunia. Penyakit ini, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, ditularkan melalui udara ketika orang dengan TB batuk, bersin, atau berbicara; sehingga bakteri TB dihirup oleh orang lain. Faktor risiko utama yang berkontribusi pada tingginya prevalensi meliputi paparan langsung terhadap pasien TB, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, status gizi yang buruk, dan penyakit seperti diabetes. Selama tiga tahun terakhir, Indonesia melaporkan jumlah kasus TB yang besar. Pada tahun 2021, angka kejadian adalah 354 per 100.000 orang, yang setara dengan sekitar 824.000 kasus baru. Pada tahun 2022, jumlah kasus TB yang dilaporkan sekitar 393.323. Pada tahun 2023, insiden masih tinggi, dengan perkiraan 301 kasus per 100.000 orang. Kondisi tersebut berdampak pada konsekuensi finansial bagi orang dengan TB.
Biaya untuk penyakit TB di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi pengeluaran medis seperti diagnostik, obat-obatan, dan rawat inap. Biaya tidak langsung terutama melibatkan kerugian produktivitas akibat sakit dan kematian dini. Sebuah studi memperkirakan bahwa total biaya tahunan tuberkulosis di Indonesia sekitar USD 6,9 miliar, dengan kerugian produktivitas dari kematian dini menyumbang porsi terbesar dari biaya tersebut.
Meskipun telah menerapkan Jaminan Kesehatan Universal (JKN) pada tahun 2014, pasien TB di Indonesia masih menghadapi biaya tinggi secara mandiri. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang awalnya mencari pengobatan dari penyedia layanan kesehatan yang tidak termasuk dalam cakupan asuransi kesehatan, yang menyebabkan biaya sebelum diagnosis lebih tinggi dan kunjungan lebih sering. Sistem kesehatan yang terfragmentasi dan preferensi terhadap penyedia layanan kesehatan turut berkontribusi pada tingginya biaya ini.
TB berdampak negatif pada produktivitas dan pendapatan rumah tangga, meningkatkan risiko kemiskinan, stigma sosial, dan diskriminasi. Berdasarkan data survei biaya pasien TB nasional terbaru dari WHO, hampir setengah dari rumah tangga yang terdampak TB harus mengalokasikan lebih dari 20% pendapatannya untuk biaya pengobatan. Target global untuk mengurangi jumlah pasien TB dan rumah tangga yang mengalami biaya katastrofik akibat TB hingga nol pada tahun 2020 belum tercapai. Pencegahan dan pengendalian TB memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, termasuk deteksi dini, pengobatan yang tepat, dan langkah-langkah untuk mengurangi berbagai faktor risiko. TB juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang cukup besar.
Upaya untuk mengurangi beban ekonomi TBC di Indonesia mencakup penguatan partisipasi sektor publik dan swasta dalam layanan kesehatan, peningkatan akses terhadap diagnostik dan pengobatan, serta peningkatan efisiensi Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional. Inisiatif internasional, seperti pendanaan Bank Dunia untuk mendukung respons TBC di Indonesia, bertujuan mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan cakupan, kualitas, dan efisiensi perawatan TBC.
Hikmah Nova, mahasiswa S2 Prodi Magister Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan multifaset dalam mengelola biaya penyakit TBC di Indonesia, termasuk reformasi kebijakan, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan dukungan finansial untuk mengurangi dampak ekonomi pada pasien dan sistem kesehatan. Penelitian ini bertujuan memberikan evaluasi komprehensif terhadap beban finansial TBC di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan kebijakan kesehatan utama, dan mengusulkan solusi berbasis bukti, termasuk model pembiayaan kesehatan yang lebih baik dan mekanisme proteksi sosial.
Biaya pengobatan tuberkulosis (TB) di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan, dipengaruhi oleh lokasi geografis, jenis TB, dan kompleksitas pengobatan. Di daerah perkotaan seperti Jakarta, biaya langsung pengobatan TB sensitif obat (DS-TB) dapat mencapai Rp 2.180.486 per kasus, sementara di Bekasi, pasien dengan koinfeksi HIV (TB/HIV) harus mengeluarkan hingga Rp 871.100 per bulan. Untuk kasus MDR-TB (TB resisten obat), biaya pengobatan sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 190.591.080 per pasien. Di sisi lain, biaya tidak langsung, seperti hilangnya pendapatan akibat lama pengobatan, sangat memberatkan bagi pasien. Misalnya, keluarga pasien MDR-TB di Jakarta menderita kerugian rata-rata hingga Rp 481,5 juta akibat hilangnya produktivitas.
Beban ekonomi ini mendorong 83% rumah tangga MDR-TB dan 36% rumah tangga DS-TB ke dalam kategori biaya katastrofik, di mana pengeluaran untuk pengobatan melebihi 20% dari pendapatan tahunan mereka. Secara demografis, TB paling signifikan memengaruhi kelompok usia produktif (18-45 tahun), yang sering kali menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Lamanya durasi pengobatan, 2-4 bulan untuk TBDS dan 8-12 bulan untuk MDR-TB, menyebabkan kerugian produktivitas yang besar, sehingga memperburuk dampak ekonomi pada keluarga pasien. Pekerja sektor informal, yang tidak memiliki perlindungan finansial seperti asuransi atau cuti sakit, berada dalam posisi yang sangat rentan.
Sebanyak 62% pasien TB-DS dan 36% pasien MDR-TB berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah, sementara di daerah pedesaan seperti Bengkulu, 87,3% pasien TB bekerja di sektor informal, yang memperburuk ketidakstabilan finansial selama pengobatan. Ketimpangan geografis juga terlihat jelas. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan Medan memiliki biaya medis langsung yang tinggi karena fasilitas kesehatan yang lebih maju. Namun, akses ke layanan kesehatan di kota-kota ini relatif lebih mudah dibandingkan di daerah pedesaan, seperti Bengkulu, di mana pasien sering harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pengobatan. Hal ini meningkatkan biaya tidak langsung, termasuk transportasi dan pendapatan yang hilang, yang secara keseluruhan memperburuk beban finansial. Dampak ekonomi dari TBC di Indonesia bersifat kompleks dan multi-dimensi. Beban ini paling dirasakan oleh kelompok rentan, seperti pekerja sektor informal dan rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk mengatasi tantangan ekonomi ini, intervensi keuangan dan layanan kesehatan yang terarah sangat diperlukan
Penulis: Yunita Nita
