Distribusi perawat terpencil yang tidak merata di wilayah Indonesia masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kebijakan rekrutmen dan retensi untuk daerah terpencil sering kali didasarkan pada asumsi tentang apa yang dihargai perawat, sementara bukti empiris masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menelaah atribut pekerjaan yang memengaruhi preferensi perawat untuk bekerja di daerah terpencil dan sangat terpencil di Indonesia.
Discrete choice experiment (DCE) dilakukan pada 243 perawat yang memiliki pengalaman minimal satu tahun di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Atribut dan level pekerjaan diidentifikasi melalui telaah literatur dan diskusi kelompok terarah (FGD). Enam atribut dimasukkan: lokasi kerja, status kepegawaian, fasilitas pendukung, fasilitas kehidupan dasar, bantuan biaya pendidikan, dan pendapatan bersih bulanan. Preferensi diestimasi menggunakan model conditional logit, dengan estimasi willingness-to-accept (WTA) untuk mendukung interpretasi kebijakan.
Fasilitas kehidupan dasar merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk preferensi pekerjaan perawat. Posisi yang menawarkan akses andal terhadap air bersih, listrik, dan layanan internet secara signifikan lebih mungkin dipilih dibandingkan posisi tanpa fasilitas tersebut (odds ratio [OR] = 2,06; IK 95%: 1,82–2,33). Pekerjaan di daerah sangat terpencil juga lebih disukai daripada penempatan di daerah perdesaan (OR = 1,76; IK 95%: 1,52–2,04). Sebaliknya, status pegawai negeri sipil kurang disukai dibandingkan posisi berbasis kontrak (OR = 0,56; IK 95%: 0,49–0,64), dan penyediaan langsung perumahan dan transportasi tidak memengaruhi pilihan pekerjaan secara signifikan (OR = 1,07; IK 95%: 0,94–1,22). Pendapatan bulanan yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan memilih penempatan di daerah terpencil.
Preferensi perawat terhadap penempatan di daerah terpencil di Indonesia terutama didorong oleh kondisi kehidupan, keamanan kerja, dan lokasi, bukan oleh insentif finansial semata. Kebijakan perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar dan pengaturan kepegawaian yang stabil.
Penulis: Ferry Efendi, Eka Mishbahatul Mar’ah Has, Rifky Octavia Pradipta, Mei Chan Chong, Anna Kurniati
