Universitas Airlangga (UNAIR) menyambut penugasan Evaluasi atas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tinggi pada Universitas Airlangga oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Entry briefing forum digelar di Ruang Balai Rua, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus MERR-C UNAIR, Kamis (5/11/2026).
Rektor UNAIR, Prof. Dr. Madyan S.E., M.Si, M.Fin, menegaskan UNAIR mematuhi proporsi kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai regulasi dan menetapkan UKT secara adil, rasional, serta transparan. “Kami tidak akan meng-drop out (DO) mahasiswa jika permasalahannya adalah masalah ekonomi. Kami hanya akan meng-DO mahasiswa apabila permasalahannya berkaitan dengan akademik,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hasoloan Manalu S.E., M.M., menjelaskan evaluasi ini menilai efektivitas kebijakan dan tata kelola pendidikan tinggi di PTN-BH, mencakup Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Sasarannya meliputi ketepatan bantuan KIP-Kuliah dan Beasiswa ADik, transparansi UKT, penjaminan mutu internal, hingga keterserapan lulusan di dunia kerja.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis dalam dua kelompok kerja, yakni tata kelola PTN-BH serta evaluasi UKT dan KIP.
