UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) kembali menambah jajaran akademisi terbaiknya dengan dalam acara pengukuhan guru besar. Acara tersebut terlaksana pada Kamis (27/02/2025) dan bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen, Kampus MERR-C UNAIR. Salah satu guru besar yang dikukuhkan ialah Prof Sulikah Asmorowati SSos MDevSt PhD.
Prof Sulikah dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam bidang Ilmu Kebijakan dan Manajemen Pembangunan. Dalam kesempatan itu, Prof Sulikah menyampaikan orasi akademiknya berjudul Reformasi Birokrasi di Era Turbulensi: Mitigasi Smart City Trap untuk Pembangunan Inklusif dan Inovatif di Indonesia.
Tantangan Birokrasi di Era Turbulensi
Dalam pemaparannya, Prof Sulikah menyebutkan perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dunia ke dalam era turbulensi. Hal itu ditandai dengan adanya Volatility (volatilitas), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (kompleksitas), dan Ambiguity (ambiguitas) atau VUCA. Dalam situasi demikian, sambung Prof Sulikah, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif.
“Reformasi birokrasi harus bergerak dari sekadar perbaikan internal menuju dampak nyata bagi masyarakat. Tantangan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan berbasis data.” ujar Prof Sulikah.
Selanjutnya, Prof Sulikah juga menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2050. Namun, potensi tersebut hanya bisa terealisasi jika didukung oleh SDM unggul, birokrasi yang profesional, dan layanan publik berkualitas.
Kendala Digitalisasi dalam Pelayanan Publik
Salah satu isu utama yang Prof Sulikah soroti adalah fenomena Smart City Trap. Konsep smart city yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, namun seringkali justru terjebak dalam birokrasi yang kaku dan tidak terintegrasi.
“Banyak aplikasi layanan publik yang tidak berkelanjutan dan hanya dibuat untuk memenuhi target inovasi instansi. Akibatnya, terjadi penumpukan aplikasi yang tidak efisien, menciptakan apa yang disebut sebagai e-waste atau sampah digital,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan itu, Prof Sulikah menekankan pentingnya strategi mitigasi. Salah satunya dengan Integrasi aplikasi layanan publik agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, perlu juga peningkatan standar keamanan digital untuk melindungi data masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan inovasi pelayanan.
Berikutnya, Prof Sulikah menyampaikan bahwa sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, reformasi birokrasi harus lebih inklusif dan inovatif. Ia menekankan perlunya pendekatan Governance 5.0, yaitu perubahan dari birokrasi yang sekadar mengatur masyarakat menjadi birokrasi yang bekerja sama dengan masyarakat sebagai mitra. “Reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tetapi harus menghasilkan dampak nyata. Yang kita butuhkan adalah birokrasi yang lincah, responsif, dan cepat, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.” pungkasnya.
Penulis: Adinda Aulia Pratiwi
Editor: Edwin Fatahuddin
