Mengajukan tanggung jawab negara biasanya merupakan langkah retrospektif yang bertujuan untuk memulihkan pelanggaran hukum yang telah terjadi melalui pemberian ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, kasus Tumpahan Minyak Montara menjadi ruang pengujian konseptual untuk melihat bagaimana rezim tanggung jawab negara dapat diarahkan pada tindakan di masa depan. Hal ini mencakup pelembagaan mekanisme pengawasan sebagai upaya untuk memulihkan pelanggaran sekaligus mencegah terulangnya peristiwa yang menyebabkan kerugian lingkungan lintas batas.
Pada 2009, ledakan sumur (blowout) di ladang minyak Montara, Laut Timor, mengakibatkan pelepasan minyak dan gas secara tidak terkendali selama sepuluh minggu. Insiden ini tercatat sebagai “kasus terburuk dalam sejarah industri perminyakan lepas pantai Australia” dan menimbulkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan laut Indonesia. Meskipun pada 2023 Pengadilan Federal Australia memerintahkan pembayaran kompensasi lebih dari satu miliar dolar Amerika Serikat (AS) kepada para petani rumput laut Indonesia, persoalan mengenai pemulihan seluruh kerugian yang dialami Indonesia akibat tindakan negara Australia sebagai negara pengatur (regulatory state) masih belum terselesaikan.
Artikel ini berpendapat bahwa Tumpahan Minyak Montara dapat menjadi titik balik dalam memahami bentuk-bentuk pemulihan atas pelanggaran hukum internasional, khususnya dalam ranah hukum lingkungan internasional. Kajian ini melampaui pendekatan restoratif dalam hukum internasional umum melalui rezim tanggung jawab negara yang selama ini bertumpu pada pemberian reparasi secara ex post facto (setelah peristiwa terjadi) atas kerusakan lingkungan. Sebaliknya, kajian ini mengusulkan integrasi langkah-langkah prospektif yang berorientasi pada pencegahan dengan menangani potensi terulangnya kerugian serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana rezim tanggung jawab negara dapat secara khusus memperkuat hukum lingkungan, sekaligus menawarkan instrumen baru yang belum banyak dikenali maupun dimanfaatkan oleh para ahli hukum lingkungan internasional.
Dengan menggunakan kasus Tumpahan Minyak Montara sebagai contoh, artikel ini menguraikan berbagai unsur dalam rezim tanggung jawab negara, yang meliputi atribusi, pelanggaran hukum internasional, negara yang dirugikan, konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, serta reparasi. Unsur-unsur tersebut menjadi parameter hukum untuk menangani suatu pelanggaran berdasarkan hukum internasional. Namun, pertimbangan tersebut hanyalah landasan awal untuk memahami peran khusus yang dapat dimainkan oleh tanggung jawab negara dalam kasus pelanggaran hukum lingkungan internasional, terutama dengan menitikberatkan pada fungsi pencegahan melalui instrumen guarantees of non-repetition (jaminan ketidakberulangan) yang selama ini relatif terabaikan.
Dalam kasus ketika suatu negara telah mengalami kerugian lingkungan lintas batas, kami berpendapat bahwa pengajuan tuntutan atas jaminan ketidakberulangan yang layak sebagai bagian dari penyelesaian sengketa dapat memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi negara yang dirugikan dalam proses negosiasi dengan negara yang bertanggung jawab. Mengingat hukum lingkungan internasional memiliki landasan yang berorientasi pada pencegahan, negara yang dirugikan berada dalam posisi yang strategis untuk menggunakan Articles on Prevention of Transboundary Harm (Artikel tentang Pencegahan Kerugian Lintas Batas) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC) pada 2001. Instrumen tersebut dapat menjadi kerangka dasar untuk membangun pendekatan yang berorientasi pada masa depan dalam konteks rezim tanggung jawab negara.
Dalam kasus seperti Tumpahan Minyak Montara, ketika terdapat indikasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban uji tuntas (due diligence) yang mengakibatkan kerugian lingkungan lintas batas secara signifikan, kami berpendapat bahwa tuntutan atas jaminan ketidakberulangan yang layak dapat semakin memperkuat posisi tawar negara yang dirugikan dalam proses negosiasi. Dalam situasi semacam ini, negara yang dirugikan dapat memilih untuk mengupayakan pembentukan organisasi antarpemerintah bilateral yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan permanen guna memastikan penerapan kerangka pencegahan.
Penulis: Iman Prihandono
Informasi detail: Transnational Environmental Law , Volume 15 , Issue 1 , March 2026 , pp. 115 – 141. DOI: https://doi.org/10.1017/S2047102525100162
