Seperti banyak negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan yang persisten dalam hal ketimpangan pendapatan, sebuah masalah yang membutuhkan pemeriksaan mendalam dan respons kebijakan yang efektif. Kebijakan moneter ganda di Indonesia, yang melibatkan penggunaan dua jenis kebijakan moneter, konvensional dan syariah, memberikan gambaran unik terhadap dinamika perekonomian negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons diversifikasi kebutuhan masyarakat yang heterogen, termasuk kelompok yang menginginkan produk keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Namun dalam pelaksanaannya, dampaknya cukup kompleks. Kebijakan moneter konvensional, dengan menetapkan suku bunga dan kebijakan yang mengatur peredaran uang, memengaruhi tingkat likuiditas dan aktivitas perbankan. Di sisi lain, kebijakan moneter syariah, dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba, memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Namun, keterbatasan pasar dan pemahaman yang rendah tentang produk keuangan syariah di kalangan masyarakat kecil dapat membatasi dampak positifnya.
Dalam artikel berjudul “Dual Monetary Policy and Income Inequality in Indonesia” yang ditulis oleh Aji & Sukmana, menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter ganda Indonesia dan kesenjangan pendapatan dieksplorasi. Studi ini memberikan wawasan tentang dampak signifikan dari kebijakan moneter konvensional dan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, membuka cakrawala tentang dinamika kompleks yang membentuk lanskap ekonomi negara ini.
Saat Indonesia menghadapi keprihatinan yang mendalam terkait ketimpangan pendapatan, studi ini menemukan bahwa baik kebijakan moneter konvensional maupun syariah memainkan peran besar dalam membentuk ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, didapati bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan moneter konvensional berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan kebijakan moneter syariah hanya berdampak jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga kebijakan, yang juga dikenal sebagai kebijakan moneter kontraktif, akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi ketimpangan melalui lima saluran: saluran komposisi pendapatan, saluran segmentasi keuangan, saluran portofolio, saluran heterogenitas pendapatan, dan saluran redistribusi tabungan. Saluran-saluran ini menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan.
Sebagai akibat dari pengurangan lapangan kerja yang tidak proporsional akibat kebijakan moneter kontraktif, pekerja berketerampilan rendah akan kehilangan pendapatan berupah, yang mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Pekerja dengan keterampilan rendah lebih mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja dibandingkan pekerja dengan keterampilan tinggi. Hal ini disebabkan hilangnya pekerja berketerampilan tinggi memerlukan biaya pesangon dan tunjangan lainnya yang lebih tinggi. Berbeda dengan pengurangan pekerja dengan keterampilan terbatas yang biasanya menimbulkan biaya lebih sedikit dalam hal pemutusan hubungan kerja.
Kesimpulan dari studi ini menekankan dampak positif dari kedua kebijakan suku bunga terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara kebijakan moneter konvensional menunjukkan pengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kebijakan moneter Islam hanya tampak berdampak dalam jangka pendek. Oleh karena itu, artikel ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini menganjurkan untuk pelaksanaan yang hati-hati, mengakui bahwa kebijakan ini tidak hanya memengaruhi target moneter dan perekonomian, tetapi juga berdampak pada ketimpangan pendapatan, meskipun utamanya dalam jangka pendek. Selain itu, disarankan penetapan kebijakan suku bunga yang fleksibel, terutama terkait kebijakan moneter Islam yang cenderung memberikan kontribusi positif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyelidiki rincian dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan, dengan memanfaatkan beragam set data, terutama data mikro, untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang distribusi pendapatan di Indonesia. Selain itu, studi menyoroti cakupan yang lebih luas terkait topik ketimpangan, seperti konsumsi dan kekayaan, yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dengan mengatasi dinamika ini, Indonesia dapat lebih mendekati pencapaian kesetaraan ekonomi, membuka jalan menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
* Tulisan ini disarikan dari jurnal “Dual Monetary Policy and Income Inequality in Indonesia” oleh Aji, E. A. & Sukmana, R. Terbit pada Bulletin of Monetary Economics and Banking tahun 2023.
