Penelitian ini difokuskan pada manajemen komunikasi risiko bencana dan keterlibatan masyarakat lokal selama letusan Gunung Semeru pada tahun 2021. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Jawa Timur, pemerintah kabupaten dan badan penanggulangan dan mitigasi bencana daerah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPBD]) adalah tidak tersedianya protokol dan strategi komunikasi jika terjadi bencana dan koordinasi mitigasi untuk program tindak lanjut. Dalam mengomunikasikan risiko bencana, pemerintah dianggap paling tepat sebagai komunikator risiko.
Penelitian ini mengkaji proses komunikasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah dan pesan risiko yang disampaikannya dan mengeksplorasi persepsi para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, menyoroti pentingnya komunikasi risiko untuk mitigasi bencana dan sebagai sistem peringatan dini dan berfokus pada peran keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan dokumen pemerintah, studi literatur, observasi langsung dengan mengamati program pemerintah dan wawancara mendalam dengan 35 informan terpilih yang tinggal di daerah rawan bencana di Kabupaten Lumajang dan Jember. Penelitian ini menyarankan agar pada saat terjadi erupsi Gunung Semeru, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan manajemen komunikasi risiko dalam menangani dan merespon kebutuhan masyarakat akan informasi terkait bencana.
Penulis: Prof. Rachmah Ida, Dra., M.Comm., Ph.D.
