Paradigma ekonomi global kontemporer telah mengalami pergeseran mendasar dari orientasi laba jangka pendek menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan (Agwu dkk.2001) Terdapat tuntutan kolektif di pasar modal agar perusahaan tidak hanya berkinerja baik secara finansial, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral terhadap ekosistem dan masyarakat luas (Khan, 2022).
Kesenjangan yang signifikan sering kali muncul antara citra positif yang ditampilkan dalam laporan keberlanjutan dan kenyataan praktik bisnis yang korup menimbulkan risiko reputasi besar yang dapat menghancurkan nilai pemegang saham dalam sekejap.
Dampak destruktif korupsi terhadap peringkat ESG telah didokumentasikan secara luas dalam literatur akademis maupun laporan industri (Strang & Vajjhala, 2024; Wei dkk., 2024). Teori legitimasi memprediksi bahwa pengungkapan ESG sering kali dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan citra oleh perusahaan dengan paparan risiko korupsi tinggi untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah internal (De Villiers dkk., 2022). Namun, upaya perbaikan citra ini kerap menjadi sia-sia ketika lembaga pemeringkat independen mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara klaim manajemen dan kontroversi yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, korupsi yang tidak terkendali hampir selalu diikuti oleh penurunan signifikan pada peringkat ESG serta peningkatan biaya modal bagi entitas yang terlibat.
Hipotesis
Dari perspektif teori legitimasi, korupsi merupakan pelanggaran terhadap kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang mengancam izin operasional perusahaan (De Villiers dkk., 2022). Akibatnya, perusahaan dengan paparan risiko korupsi yang tinggi cenderung memiliki pengendalian internal yang lebih lemah, yang berujung pada skor lebih rendah pada pilar Tata Kelola (Governance/G), dan pada akhirnya menurunkan peringkat ESG secara keseluruhan secara sistematis.
H1: Risiko korupsi perusahaan berhubungan negatif dengan peringkat ESG.
Etika bisnis berfungsi sebagai kompas moral dan infrastruktur struktural organisasi. Dari perspektif teori Pemangku Kepentingan, kinerja ESG bukan sekadar upaya pemenuhan aturan, melainkan perwujudan alami dari budaya etis perusahaan. Selain itu, pengendalian etika internal yang kuat meningkatkan keandalan pelaporan non-keuangan, sehingga memperbaiki peringkat ESG secara keseluruhan (Mio dkk., 2022). Mekanismenya sederhana: perusahaan yang mengutamakan etika cenderung lebih jarang terlibat dalam pelanggaran dan lebih proaktif berinvestasi dalam praktik-praktik berkelanjutan. Akibatnya, investor memandang skor etika yang tinggi sebagai indikator bagi risiko ekstrim yang lebih rendah dan kualitas manajemen yang lebih baik (Saha dkk., 2023).
H2: Etika bisnis berhubungan positif dengan peringkat ESG.
Para pemangku kepentingan cenderung memandang kontroversi korupsi pada perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika sebagai penyimpangan yang terisolasi, bukan sebagai gejala dari budaya yang secara fundamental buruk; hal ini pada gilirannya mengurangi tingkat keparahan dampak negatif terhadap peringkat ESG perusahaan yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat (Marzouki dkk., 2024). Bukti empiris mendukung hipotesis penyangga ini, dengan menunjukkan bahwa etika bisnis secara signifikan melandaikan kemiringan negatif antara risiko korupsi dan pelaporan keberlanjutan melalui pengurangan asimetri informasi serta pemberian sinyal mengenai komitmen terhadap perbaikan (Marzouki dkk., 2024). Hal ini sesuai dg perspektif *Resource-Based View* yang memandang etika sebagai kapabilitas pelindung
H3: Etika bisnis memoderasi secara positif hubungan negatif antara risiko korupsi perusahaan dan peringkat ESG.
Populasi penelitian mencakup perusahaan terbuka yang terdaftar dalam MSCI All Country World Index (ACWI), sehingga menjamin sampel global yang representatif dan mencakup pasar maju maupun pasar berkembang. Teknik pengambilan sampel secara purposif . Kriteria pemilihan mensyaratkan perusahaan memiliki data lengkap untuk semua variabel yang diteliti—khususnya *ESG Industry Adjusted Score*, *Business Ethics and Fraud Score*, dan *Corporate Behavior Ethics Score*—serta variabel kontrol keuangan yang diperlukan selama periode pengamatan. Sampel akhir terdiri dari 7.252 observasi perusahaan-tahun, periode penelitian 2021-2023
Diskusi:
Koefisien negatif yang signifikan dalam model utama menunjukkan bahwa kegagalan integritas—seperti penyuapan, penipuan, dan perilaku anti-persaingan—mendapat sanksi berat dari pasar dan lembaga pemeringkat. Hubungan negatif ini dapat dijelaskan melalui “premi risiko” yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang terlibat korupsi. Investor dan analis cenderung memandang risiko korupsi yang tinggi sebagai indikator manajemen yang tidak transparan dan potensi kewajiban di masa depan, yang memicu penurunan penilaian pada pilar Tata Kelola (G) dalam skor ESG
Hubungan positif signifikan menunjukkan bahwa perusahaan dengan infrastruktur etika yang kokoh—yang dicirikan oleh kode etik komprehensif, mekanisme whistleblowing yang efektif, dan pengawasan eksekutif yang kuat—memiliki posisi struktural yang lebih baik untuk mengelola risiko non-keuangan. Perusahaan dengan skor etika tinggi secara efektif memberikan sinyal kualitas mereka kepada pasar, sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Saha dkk., 2023). Efek sinyal ini berdampak langsung pada peringkat ESG yang lebih tinggi karena lembaga pemeringkat menafsirkan kebijakan etika yang kuat sebagai bukti risiko ekstrim yang lebih rendah dan visi strategis jangka panjang yang lebih baik.
Meskipun literatur yang ada sebagian besar menyatakan bahwa infrastruktur etika yang kuat seharusnya berfungsi sebagai penyangga terhadap dampak buruk korupsi (Ferrell dkk., 2021), bukti empiris global kami menunjukkan bahwa interaksi antara risiko korupsi dan etika bisnis tidak signifikan secara statistik. Kegagalan etika bisnis dalam memoderasi hubungan antara korupsi dan ESG mengindikasikan bahwa pasar modal global telah melampaui tahap penerimaan kebijakan formal sebagai bentuk perlindungan. Sebaliknya, ketika risiko korupsi tinggi, pasar menjatuhkan penalti langsung terhadap peringkat ESG yang tidak dapat dikompensasi hanya dengan keberadaan buku panduan etika; hal ini menegaskan bahwa praktik pelanggaran nyata memiliki bobot lebih besar daripada kepatuhan yang bersifat simbolis.
Simpulan
Studi global ini mengonfirmasi bahwa risiko korupsi perusahaan secara signifikan menurunkan peringkat ESG di seluruh yurisdiksi ekonomi utama. Lebih lanjut, meskipun etika bisnis secara positif mendorong peringkat ESG secara umum, etika bisnis pada dasarnya gagal memoderasi hubungan antara korupsi dan ESG di tingkat global (termasuk di wilayah Amerika, Asia-Pasifik, dan Eropa). Kurangnya signifikansi statistik yang meluas ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan etika formal semata tidak dapat melindungi perusahaan dari kerusakan reputasi akibat risiko korupsi yang benar-benar terjadi, yang menyoroti adanya kesenjangan yang umum terjadi antara kebijakan dan praktik.
Penulis: Wiwiek Dianawati
Detail tulisan ini dapat diakses pada: https://ejournal.um.edu.my/index.php/AJBA/article/view/72584
